InfoMalangRaya.com—Presiden Otoritas Palestina (PA), Mahmoud Abbas, hari Rabu (27/11/2024) telah menetapkan pemimpin veteran Fatah Rawhi Fattuh sebagai calon pengganti dirinya melalui jalur suksesi. Pentapan ini mengecualikan peran Hamas, yang justru didukung mayoritas rakyat Palestina dalam transisi kepemimpinan.
Dekrit tersebut, dipublikasikan hari Rabu di kantor berita resmi Palestina pro-Fatah, WAFA, menyatakan bahwa presiden Dewan Nasional Palestina – posisi yang saat ini dipegang oleh Rawhi Fattuh – akan mengambil alih sementara jabatan presiden PA jika jabatan tersebut kosong.
Presiden sementara akan memegang jabatan tersebut selama 90 hari hingga pemilihan presiden diadakan, sesuai dengan hukum pemilihan Palestina, kata dekrit tersebut.
Seorang sumber senior Fatah, yang tidak ingin disebutkan namanya karena sensitivitas masalah tersebut, mengatakan kepada Middle East Eye (MEE) bahwa langkah Abbas diambil setelah “tekanan besar Amerika”.
Menurutnya, ada rencana untuk membentuk komite guna mengelola urusan sipil Gaza setelah perang. Komite tersebut akan diumumkan oleh Abbas tetapi PA tidak akan memiliki kekuasaan di dalamnya, kata sumber tersebut.
Selain itu, pemerintahan Trump yang akan datang akan berupaya untuk mencaplok Tepi Barat yang diduduki atau sebagian wilayahnya.
‘Pemerintahan Amerika berikutnya memang tertarik dengan pencaplokan tersebut, oleh karena itu, saya tidak berpikir bahwa sisa Otoritas Palestina akan melayani kepentingannya’
Dengan mempertimbangkan kedua faktor tersebut, sumber Fatah tersebut mengatakan bahwa peran Abbas – dan dengan demikian PA – akan dikesampingkan.
“Pemerintahan Amerika berikutnya memang tertarik dengan pencaplokan tersebut, oleh karena itu, saya tidak berpikir bahwa sisa Otoritas Palestina akan melayani kepentingannya,” kata sumber tersebut.
Sumber-sumber senior Palestina mengatakan kepada Haaretz bahwa Abbas ditekan untuk mengumumkan pengunduran dirinya atau memilih penggantinya jika ia tidak dapat lagi memenuhi tugasnya.
Keputusan tersebut menggantikan undang-undang saat ini, yang menetapkan bahwa juru bicara Dewan Legislatif Palestina (PLC) menjadi presiden jika terjadi kekosongan kekuasaan.
Namun, PLC telah dibubarkan selama bertahun-tahun, dengan juru bicara terpilih terakhir berasal dari saingan Fatah, Hamas.
Skandal korupsi
Presiden Dewan Nasional Palestina saat ini Rawhi Fattuh sebelumnya menjabat sebagai presiden sementara Palestina pada tahun 2004 setelah kematian Yasser Arafat hingga Abbas terpilih pada bulan Januari 2005.
Ia juga sebelumnya menjabat sebagai juru bicara Dewan Legislatif Palestina (PLC), yang bertindak sebagai parlemen.
Pilihan Abbas menimbulkan kontroversi, karena Fattuh terlibat dalam skandal korupsi pada tahun 2008 ketika ia tertangkap di persimpangan Allenby antara Yordania dan ‘Israel’ dengan 3.000 ponsel di mobilnya.
Fattuh diduga menyelundupkan ponsel-ponsel tersebut, yang bernilai ratusan ribu dolar, menurut The Jerusalem Post, dan menggunakan kartu VIP yang dikeluarkan ‘Israel’ untuk memudahkannya melewati penyeberangan dengan ponsel-ponsel tersebut.
Namun Fattuh membantah tuduhan tersebut pada saat kejadian, menyalahkan sopirnya karena mencoba menyelundupkan ponsel-ponsel tersebut.
Abbas, dan Otoritas Palestina (PA), semakin tidak populer di kalangan warga Palestina. Kenaikannya ke tampuk kekuasaan sebagai presiden PA juga bertepatan dengan meningkatnya penindasan terhadap kebebasan individu di Tepi Barat oleh penjajah.
Abbas dan PA juga telah dikritik karena korupsi yang merajalela dan ketidakmampuan mereka untuk mengekang peningkatan perambahan pemukim ‘Israel’ di tanah Palestina di Tepi Barat yang diduduki. Pemukiman ‘Israel’ dianggap ilegal menurut hukum internasional.
Dan sejak perang ‘Israel’ di Gaza, Hamas telah mengalami peningkatan popularitas di Tepi Barat.
Meskipun tidak populer, pria berusia 89 tahun itu telah menjadi presiden PA selama dua dekade. Pada tahun 2021, ia menunda pemilihan umum Palestina pertama dalam 15 tahun, karena kemungkinan besar akan kalah dengan Hamas.
Perlu diketahui, Otoritas Palestina (PA) yang didukung Barat bukanlah sebuah perwakilan negara secara resmi, kedudukanya hanyalah wakil penjajah ‘Israel’ dan kepanjangan tangan Amerika Serikat.*
Baca juga: Otoritas Palestina Bukanlah Perwakilan Negara, Ini 10 Hal yang Perlu Anda Tahu