InfoMalangRaya.com – Entitas zionis ‘Israel’ mengatakan mereka “tidak akan berpartisipasi” dalam Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC), mengikuti jejak Amerika Serikat, yang mengumumkan pengunduran dirinya pada awal minggu ini.
Menanggapi itu, juru bicara UNHRC Pascal Sim mengatakan bahwa Israel berstatus sebagai negara pengamat di badan hak asasi manusia tersebut, dan oleh karena itu tidak dapat menarik diri dari dewan tersebut.
Dewan HAM PBB di Jenewa itu memiliki 47 negara anggota PBB, yang dipilih oleh anggota PBB lainnya untuk menjalani masa jabatan empat tahun secara bergilir. AS saat ini juga tidak menjadi anggota terpilih di dewan tersebut.
Pada hari Kamis, Menteri Luar Negeri ‘Israel’ Gideon Saar menuduh UNHRC bersikap anti-Semitisme dan mengatakan bahwa negaranya “bergabung dengan Amerika Serikat dan tidak akan berpartisipasi dalam UNHRC”.
Saar menambahkan bahwa keputusan tersebut “diambil mengingat bias institusional yang terus berlanjut dan tak henti-hentinya terhadap Israel di Dewan Hak Asasi Manusia, yang telah berlangsung sejak didirikan pada tahun 2006”.
Sebelumnya, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menuduh UNHRC telah melakukan “kegagalan moral”.
Francesca Albanese, pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki, mengatakan bahwa keputusan Israel tersebut “sangat serius” dan “menunjukkan keangkuhan dan kurangnya kesadaran akan apa yang telah mereka [Israel] lakukan”.
“Mereka bersikeras bahwa mereka tidak perlu bertanggung jawab, dan mereka membuktikannya kepada seluruh komunitas internasional,” kata Fransesca.
UNHRC secara berkala melakukan peninjauan terhadap hak asasi manusia negara-negara anggota PBB dan juga bertanggung jawab untuk menunjuk para ahli hak asasi manusia untuk menjadi pelapor khusus PBB yang independen.
‘Israel’ telah berpartisipasi dalam peninjauan berkala yang harus diserahkan oleh anggota PBB kepada UNHRC. Namun, selama beberapa tahun, Israel telah memboikot perdebatan tentang “situasi hak asasi manusia di Palestina dan wilayah Arab lainnya yang diduduki”.
Keputusan ‘Israel’ merupakan konfrontasi terbaru dari serangkaian konfrontasi yang dilakukannya terhadap PBB.
Pada bulan Oktober, ‘Israel’ melarang Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), yang memicu kecaman internasional secara luas.*
