Bondowoso (IMR) — Persiapan Kabupaten Bondowoso menghadapi revalidasi UNESCO Global Geopark (UGG) Ijen pada 2026 mendapat angin segar. Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi Komisi III DPRD Bondowoso bersama pimpinan DPRD, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora), serta Pengurus Harian Ijen Geopark (PHIG) di Ruang Rapat Gabungan, Senin (14/7/2025).
Wakil Ketua DPRD Bondowoso Sinung Sudrajad menyampaikan bahwa meski diakui masih ada beberapa kekurangan, secara keseluruhan tata kelola keberlanjutan Ijen Geopark di Bondowoso dinilai lebih siap dibandingkan Banyuwangi. Informasi tersebut diperoleh langsung dari tim teknis Ijen Geopark.
“Syukur alhamdulillah, meski ada banyak kekurangan, tapi hal-hal strategis yang kita diskusikan tadi ternyata menunjukkan Bondowoso jauh lebih siap dari Banyuwangi terkait kelengkapan teknis jelang revalidasi 2026,” ujar Sinung pada BeritaJatim.com.
Ia menambahkan, beberapa kekurangan yang harus segera diselesaikan di antaranya adalah pemberdayaan masyarakat yang masih belum maksimal. Menurutnya, muara dari geopark bukan hanya menjaga kelestarian alam, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Seberapa banyak partisipasi dan peran serta masyarakat terhadap keberadaan Ijen Geopark ini harus terus ditingkatkan, agar mereka benar-benar berdaya,” terang legislator PDIP tersebut.
Selain pemberdayaan, aspek infrastruktur dan penunjuk arah juga menjadi perhatian serius. Sinung menegaskan bahwa kebutuhan tersebut akan diupayakan untuk dianggarkan secara memadai dalam P-APBD 2025. “Jadi prioritas itu. Anggarannya dicukup-cukupkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Disparbudpora Bondowoso, Mulyadi, memastikan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus berjalan intensif. Ia menegaskan, Disparbudpora hanya berperan sebagai fasilitator, sedangkan pelaksanaan teknis juga melibatkan setidaknya 16 OPD pengampu dan PHIG.
“Koordinasi ini bukan hanya dua pekan sekali, tapi terus menerus. Kami fair mana yang kurang dan perlu disupport pemkab. Misalnya soal jalan, infrastruktur, dan penunjuk arah, sudah dianggarkan tahun 2025, tinggal pelaksanaannya,” kata Mulyadi.
Ia menambahkan, dalam proses revalidasi mendatang, Bondowoso tidak bisa berdiri sendiri. Sebagai Geopark yang membentang di dua kabupaten, setiap perkembangan di Bondowoso juga akan disampaikan bersama dengan Banyuwangi.
Dengan sisa waktu beberapa bulan ke depan hingga Januari 2026, DPRD dan pemerintah daerah optimistis seluruh kekurangan dapat dilengkapi, demi menjaga status UNESCO Global Geopark. (awi/ian)
