Bondowoso (IMR) – Sebanyak 935 Madrasah Diniyah (Madin) di Kabupaten Bondowoso menerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah Madrasah Diniyah (BOSDA Madin) dengan total anggaran sebesar Rp11.222.400.000 pada tahun 2025. Bantuan tersebut disalurkan guna mendukung biaya operasional lembaga, insentif guru non-ASN, serta bantuan pendidikan bagi siswa di tingkat dasar dan menengah.
Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso, Haeriyah Yuliati, menjelaskan bahwa anggaran BOSDA Madin bersumber dari dua alokasi pendanaan. Pertama, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp5,6 miliar untuk periode enam bulan pertama. Kedua, dana sharing dari APBD Kabupaten Bondowoso dengan nominal yang sama untuk enam bulan berikutnya.
“Total 12 bulan. Tahun ini, meskipun kita sedang efisiensi anggaran, Pemkab Bondowoso tetap memprioritaskan BOSDA Madin,” kata Haeriyah pada BeritaJatim.com usai penyerahan simbolis BOSDA di Ponpes Darul Falah, Kecamatan Cermee, Senin (28/7/2025).
Ia menambahkan bahwa banyak daerah lain hanya mampu mengalokasikan dana sharing dari APBD selama dua hingga empat bulan saja. “Sedangkan Bondowoso 6 bulan, jadi total yang diterima lembaga tetap utuh 12 bulan,” ujarnya.
BOSDA Madin diberikan berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar di setiap lembaga. Untuk tingkat SD, masing-masing siswa memperoleh bantuan Rp15 ribu per bulan. Sementara untuk tingkat SMP, nominalnya sebesar Rp25 ribu per bulan. Selain itu, sebanyak 1.338 guru non-ASN juga menerima insentif sebesar Rp300 ribu per bulan untuk semua jenjang pendidikan.
Menurut Haeriyah, BOSDA ini tidak hanya menyasar madrasah diniyah, melainkan juga menyentuh lembaga swasta dan sekolah satu atap non-ASN. “Ini bentuk keadilan dan komitmen daerah terhadap pendidikan keagamaan dan swasta, sebagaimana sekolah negeri yang juga mendapat dana BOS,” tegasnya.
Dana BOSDA Madin di Bondowoso digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan lembaga, seperti pengadaan buku, operasional kelas, serta pemberian insentif guru. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga kualitas proses belajar mengajar di tengah tantangan efisiensi anggaran yang dihadapi daerah. [awi/ian]
