Ponorogo (IMR) – Fenomena sekolah dasar negeri tanpa siswa baru kembali mencuat di awal tahun ajaran 2025/2026. Tak hanya SDN Setono di Kecamatan Jenangan, namun ada 7 SDN lain juga bernasib serupa. Yakni nihil pendaftar dari total 551 SDN yang ada di Ponorogo.
Kondisi ini diakui langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo, Nurhadi Hanuri. Dia menyebut bahwa selain di Setono, terdapat sejumlah SDN lain yang juga tidak menerima satu pun peserta didik baru.
“Ada sejumlah sekolah dasar (SD) negeri yang nihil siswa pada tahun ajaran baru 2025/2026,” kata Nurhadi, ditulis Kamis (17/7/2025).
Menurutnya, penyebabnya bukan tunggal. Salah satu faktor paling dominan adalah minimnya lulusan Taman Kanak-Kanak (TK) di wilayah tertentu. Sehingga tidak sebanding dengan daya tampung atau pagu sekolah yang tersedia.
Meski Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) telah resmi ditutup, Dindik Ponorogo tetap membuka peluang bagi SD Negeri untuk menerima siswa. Hal itu bisa dilakukan, jika memang ada anak usia sekolah yang belum tertampung di sekolah negeri mana pun.
“Kami masih membuka kesempatan bagi sekolah untuk menerima murid baru, jika kemungkinan ada calon siswa yang belum mendapat sekolah negeri,” terang Nurhadi.
Pihaknya juga telah menginstruksikan seluruh kepala sekolah dasar negeri di Ponorogo. Intruksi dilakukan agar segera berinovasi dalam pelayanan dan pendekatan kepada masyarakat.
“Masing-masing sekolah harus berinovasi agar mendapat kepercayaan masyarakat. Dengan inovasi dan layanan pendidikan yang diberikan. Harapannya bisa memikat hati masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah negeri,” jelasnya.
Ketika disinggung soal opsi regrouping (penggabungan sekolah-sekolah dengan jumlah siswa minim),Nurhadi mengungkapkan bahwa koordinasi dengan DPRD Ponorogo sudah dilakukan. Kesepakatannya, dalam satu desa minimal tetap harus ada satu SD Negeri.
Namun, lanjutnya, jika dalam satu desa terdapat lebih dari satu SD Negeri yang terus mengalami kekurangan siswa dari tahun ke tahun, regrouping bisa menjadi salah satu opsi yang diambil. Meski demikian, Dia menegaskan bahwa semua langkah yang diambil tetap berorientasi pada ketersediaan dan kualitas layanan pendidikan untuk masyarakat Ponorogo.
“Yang pasti, kami ingin masyarakat tetap mendapat pelayanan pendidikan yang baik di Ponorogo,” pungkasnya. [end/ian]
