Penyusunan RPJMD Kota Malang Tahun 2025–2029 Ditetapkan, Namun Ada Kekhawatiran Terkait Pendanaan
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2025–2029 telah resmi disetujui dalam rapat paripurna antara eksekutif dan legislatif. Proses ini menjadi langkah penting dalam merancang arah pembangunan kota untuk lima tahun ke depan.
Meski secara umum mendukung dokumen perencanaan tersebut, Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang menyampaikan beberapa catatan terkait kapasitas fiskal daerah yang dinilai belum cukup mampu menopang program-program besar yang diusulkan. Ketua Fraksi Nasdem-PSI, Dito Arief Nurakhmadi, mengakui bahwa isi dari RPJMD sangat baik secara substansi. Namun, ia menyoroti keterbatasan kemampuan APBD dalam mendukung ambisi program jangka panjang.
Menurut Dito, potensi APBD Kota Malang pada tahun 2026 hanya realistis berada di angka Rp 3 triliun. Untuk mencapai angka Rp 4 triliun, diperlukan upaya maksimal, terutama dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta efisiensi belanja daerah.
Lima Program Strategis dalam RPJMD
Lima program strategis yang termuat dalam RPJMD menjadi fokus utama dalam pembiayaan ke depan. Beberapa di antaranya meliputi:
- Dana sebesar Rp 50 juta per RT.
- Pelaksanaan 1.000 event setiap tahun.
- Pemberian beasiswa dan seragam sekolah gratis.
- Penanganan masalah kemacetan, parkir, dan banjir.
Dito menegaskan bahwa RPJMD seharusnya menjadi kerangka pembangunan lima tahun ke depan, dengan PAD sebagai kuncinya. Ia meminta Pemkot Malang untuk terus menggali potensi PAD secara progresif dan produktif.
Selain itu, Fraksi Nasdem-PSI juga meminta Pemkot Malang untuk lebih serius dalam mengembangkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah menerima penyertaan modal. Diharapkan, BUMD dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
“Janji politik kepala daerah adalah kontrak sosial dengan masyarakat. Apa pun bentuk efisiensinya, itu harus diwujudkan,” tambah Dito.
Tanggapan Wali Kota Malang
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menanggapi perbedaan pandangan terkait target APBD yang disebut bisa mencapai Rp 4 triliun. Ia menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan usulan dari DPRD dan masih akan dibahas lebih lanjut untuk mencapai kesepahaman bersama.
“Soal target Rp 4 triliun itu memang dari DPRD. Kita sendiri sudah punya hitungan, dan perhitungannya memang mendekati Rp 3 triliun,” ujar Wahyu.
Ia menekankan pentingnya realistis dalam memproyeksikan potensi pendapatan daerah agar tidak membebani masyarakat dalam pelaksanaannya. “Kita harus lihat juga, jangan sampai ada hal-hal yang justru menyulitkan masyarakat karena pembebanan APBD yang tidak sesuai kapasitas. Jadi nanti akan kita bahas bersama lagi,” ucapnya.
Terkait sektor yang akan menopang pencapaian target Rp 4 triliun, Wahyu menyatakan bahwa hal itu perlu dikaji bersama dengan DPRD, mengingat angka tersebut merupakan inisiasi legislatif.
