InfoMalangRaya.com– Kelangkaan air akan menjadikan negara-negara di Afrika terlibat dalam konflik satu sama lain. Demikian Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan.
Dilansir BBC Jumat (22/3/2024), World Water Development Report terbaru menyebutkan bahwa 19 dari 22 negara Afrika yang dikaji mengalami kelangkaan air tawar.
“Kelangkaan air ini dapat meningkatkan risiko konflik,” kata laporan itu yang dipublikasikan oleh UNESCO.
Pertikaian antara Mesir, Ethiopia dan Sudan terkait bendungan raksasa di aliran Sungai Nil menjadi contoh dari konflik yang disebabkan oleh pasokan air tawar.
Kebanyakan negara di kawasan Sub-Sahara Afrika saat ini mengalami kekurangan air, kata kepala penyunting laporan tersebut Richard Connor kepada BBC.
Konflik itu tidak hanya ditandai dengan kurangnya ketersediaan sumber air, tetapi juga minimnya infrastruktur yang memadai, serta buruknya manajemen dan ketidakcukupan sumber daya dan insentif ekonomi.
“Pertambahan populasi, urbanisasi yang berlangsung cepat, pembangunan ekonomi, serta perubahan gaya hidup dan pola konsumsi meningkatkan permintaan air di seluruh kawasan Sub-Sahara Afrika,” kata laporan itu.
Kelangkaan air tawar tidak hanya terjadi di Afrika tetapi juga di banyak bagian dunia lain, kata laporan itu.
Perubahan iklim, menurut laporan tersebut, menambah frekuensi dan tingkat keparahan kekeringan.
Di dalam laporan tahun 2022 yang disusun oleh UN Convention to Combat Desertification dikatakan bahwa kekeringan berdampak lebih parah di Afrika dibandingkan benua lain. Lebih dari 300 kejadian kekeringan kurun 100 tahun terjadi di Afrika, atau mencakup 44% kekeringan global.
Dakwah Media BCA – Green
Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal InfoMalangRaya (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/
Dua pertiga sumber air tawar di Afrika melintasi batas wilayah negara, sehingga semakin meningkatkan risiko konflik.
Sayangnya, kerja sama antarnegara masih kurang, tegas laporan terbaru PBB itu
“Dari 106 aquifer lintas-perbatasan yang terpetakan di Afrika, yang sudah dituangkan dalam kesepakatan kerja sama secara formal hanya tujuh,” kata laporan itu.*
