Kerusakan Infrastruktur Akibat Aksi Demonstrasi
Beberapa waktu lalu, Kota Bandung mengalami kerusakan pada berbagai infrastruktur akibat aksi demonstrasi yang terjadi. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung harus mengeluarkan dana darurat dalam jumlah besar untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Dana yang digunakan mencapai miliaran rupiah dan berasal dari anggaran darurat pemerintah.
Kerusakan yang terjadi meliputi beberapa titik penting seperti lampu lalu lintas, bangunan bank, dan reklame yang dibakar oleh massa aksi. Selain itu, ada juga kejadian vandalisme di sekitar jembatan layang Pasupati atau Mochtar Kusumaatmadja yang juga mengalami kerusakan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menjelaskan bahwa perbaikan infrastruktur sedang dilakukan secara bertahap. Ia menyampaikan hal ini saat ditemui di Taman Dago Cikapayang, Kota Bandung, Minggu (14/9/2025). Menurutnya, proses perbaikan tidak bisa dilakukan secara instan karena memerlukan penggunaan dana darurat yang sudah dialokasikan.
Farhan menyatakan bahwa angka total biaya perbaikan infrastruktur mencapai miliaran rupiah. Meskipun tidak menyebutkan nominal pastinya, ia menegaskan bahwa angka tersebut cukup besar dan memberatkan. Uang yang digunakan berasal dari dana rutin darurat pemerintah, bukan dari anggaran biasa.
Ia juga menambahkan bahwa tidak semua kerusakan infrastruktur ditanggung oleh Pemkot Bandung. Beberapa aset seperti Wisma MPR di Jalan Diponegoro dan jembatan layang Pasupati termasuk dalam aset pemerintah pusat dan provinsi. Oleh karena itu, perbaikan pada fasilitas tersebut dilakukan bersama dengan pihak pusat dan provinsi.
“Jalan layang kan banyak yang rusak juga sampai ke Jalan Surapati. Nah, itu perbaikannya sama pemerintah pusat, tetapi kami koordinasi terus sama pemerintah provinsi. Alhamdulillah kerusakan sudah diperbaiki,” ujarnya.
Di sisi lain, Farhan juga menyampaikan bahwa pihaknya akan membantu para karyawan dari RM Sambara yang restorannya habis dibakar oleh massa aksi pada Jumat (29/8) lalu. Para karyawan tersebut sementara waktu ditempatkan di tempat lain oleh Dinas Tenaga Kerja hingga operasional rumah makan kembali normal.
“Pak gubernur maupun Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sudah memberikan tawaran bagi para pekerjanya sambil menunggu operasional lagi restoran,” tambahnya.
Perbaikan infrastruktur dan bantuan kepada korban aksi demonstrasi merupakan upaya Pemkot Bandung untuk memulihkan kondisi kota dan memberikan dukungan kepada warga yang terkena dampak. Proses ini membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat agar dapat segera terselesaikan.
