Infomalangraya – MALANG KOTA – Anggaran yang dikucurkan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk jaminan kesehatan warga tidak mampu relatif besar. Pada triwulan pertama 2023, yakni Januari sampai Maret lalu, pemerintah mengucurkan Rp 22,5 miliar.
Dana tersebut untuk menanggung iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan warga tidak mampu. Sekitar 40 persen di antaranya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Data dinas kesehatan (dinkes) Kota Malang mengungkapkan, per Juni ini terdapat 387.088 warga yang iurannya ditanggung pemkot.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Malang Sukardi mengatakan, dana Rp 22,5 miliar yang dialokasikan untuk tiga bulan pertama sudah disalurkan. ”Seluruhnya sudah terserap 100 persen pada Januari dan Februari,” kata dia, kemarin (7/6).
Untuk periode selanjutnya, dia mengatakan, pembayaran iuran kesehatan bagi keluarga prasejahtera dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang. Namun dia belum mengetahui nominalnya.
Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Malang dr Husnul Muarif menambah, warga yang iurannya ditanggung oleh pemkot jumlahnya fluktuatif. Penyebabnya beragam. Mulai faktor jumlah kelahiran, pekerja korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), perubahan status dari mampu ke tidak mampu, status pekerjaan, hingga pindah domisili.
“Untuk tahun ini yang dialokasikan sebesar Rp 152 miliar. Terdapat kenaikan sebesar Rp 1 miliar. Seluruhnya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan DBHCT,” terang Husnul.
Mantan direktur RSUD Kota Malang itu memaparkan, DBHCT digunakan sepenuhnya untuk pembiayaan BPJS Kesehatan. “Nanti seluruhnya akan ditransfer oleh Kota Malang. Mereka yang akan membagi sesuai kuota kementerian. Kita belum tahu dapat (jatah) berapa,” imbuh pejabat eselon II B Pemkot Malang tersebut
Dalam pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, dinkes berkolaborasi bersama fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Sampai sekarang jumlahnya mencapai 93 FKTP. Selain itu, Pemkot Malang juga dibantu dalam pembiayaan BPJS Kesehatan lewat APBN. Total ada 149.296 warga yang iurannya ditanggung APBN. (mel/dan)
