Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang resmi meluncurkan program Protokol Sinergi Antar Perangkat Daerah (PROSAPTA) di Balai Kota Malang, Kamis (18/9/2025). Acara ini dihadiri perwakilan dari seluruh perangkat daerah dengan tujuan memperkuat pemahaman dan budaya keprotokolan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa kegiatan ini sekaligus menjadi sarana sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait keprotokolan.
“Intinya, kegiatan ini untuk menciptakan kesepahaman dan kolaborasi antara bagian protokoler dengan seluruh perangkat daerah,” kata Wahyu.
Meski demikian, Wahyu menekankan pentingnya fleksibilitas dalam penerapan SOP. Menurutnya, ASN perlu membiasakan diri membaca situasi, terutama saat berinteraksi dengan media, agar penerapan SOP tidak kaku namun tetap harmonis.
“Jangan sampai SOP diterapkan secara kaku. Kita harus fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Ini butuh pembiasaan dan jam terbang,” jelasnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menuturkan bahwa PROSAPTA lahir dari hasil evaluasi rutin. Pihaknya kerap menemukan adanya miskomunikasi dan misinterpretasi dalam penyelenggaraan acara pemerintahan yang berujung pada kesalahpahaman bahkan perasaan tersinggung.
“Budaya protokoler sering dianggap jadul dan kaku. Padahal tata cara dan etika birokrasi justru dibentuk untuk menjaga wibawa dan marwah pemerintahan,” ujarnya.
Erik menambahkan, beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain ketidakpahaman ASN mengenai tata letak tempat duduk, penggunaan sebutan yang tepat, hingga membedakan format acara formal dan informal. Ia berharap PROSAPTA menjadi solusi untuk meminimalisasi risiko tersebut sekaligus memastikan kelancaran setiap agenda pemerintahan.
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Timur, Pulung Chausar, yang hadir sebagai narasumber, memaparkan materi bertajuk “Membangun Tata Kehormatan, Etika, dan Ketertiban Acara.” Ia menegaskan, protokol memiliki posisi strategis dalam menjaga kewibawaan seorang pemimpin.
“Protokol itu ibarat ring satu. Ia harus mampu menjaga martabat dan kehormatan pemimpin dalam setiap agenda pemerintahan,” tegas Pulung.
Lebih lanjut, Pulung menekankan bahwa keberhasilan sebuah acara tidak hanya diukur dari kemegahan panggung atau ramainya tamu undangan, tetapi juga dari ketepatan tata laksana serta sikap menghargai setiap undangan. Menurutnya, hal tersebut merupakan inti dari etika keprotokolan yang hakikatnya adalah seni mengatur, menghormati, dan menjaga martabat sebuah peristiwa resmi. (Red)
