Upaya Pemerintah Jabar dalam Memenuhi Kebutuhan Ruang Kelas Sekolah
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya untuk meningkatkan jumlah ruang kelas di sekolah-sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri. Berbagai strategi diterapkan, mulai dari pembangunan ruang kelas baru hingga pengambilalihan sekolah swasta yang tidak beroperasi. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan ruang kelas yang semakin memprihatinkan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa kekurangan sekolah terjadi di beberapa wilayah seperti Kota Bandung, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor. Ia menjelaskan bahwa masalah ini muncul karena selama ini pemerintah provinsi kurang fokus pada pembangunan sekolah dan ruang kelas.
Menurutnya, dalam pemerintahan sebelumnya, anggaran pendidikan lebih banyak dialokasikan untuk pemenuhan teknologi informasi. Namun, kini ia berkomitmen untuk menggenjot rencana pembangunan ruang kelas baru. “Itu kan belanjanya banyak, dibelanjain teknologi informasi. Kan baru sekarang bangun ruang kelas yang banyak,” ujarnya.
Salah satu tantangan utama dalam membangun sekolah adalah tingginya harga lahan di wilayah perkotaan. Hal ini membuat pemerintah kesulitan dalam melakukan ekspansi sekolah. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa tidak ada pembangunan sekolah baru sama sekali. “Selama ini kita abai membangun sekolah baru. Tahun 2020, data menunjukkan kita bahkan nol pembangunan sekolah,” kata Gubernur Dedi Mulyadi.
Untuk mengatasi hal ini, ia mengusulkan beberapa solusi. Pertama, dengan melakukan akuisisi terhadap sekolah swasta yang sudah tidak beroperasi. Solusi kedua adalah integrasi gedung sekolah dasar (SMP) dan SMA dalam satu lokasi. Tujuan dari integrasi ini adalah untuk efisiensi penggunaan lahan dan memaksimalkan sumber daya.
Target jangka panjang adalah agar seluruh lulusan SMP dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah pada tahun 2026–2027. Strategi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jawa Barat.
Beberapa langkah lain yang juga diperlukan adalah peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait, serta adanya kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan. Selain itu, partisipasi masyarakat dan dunia usaha juga sangat penting dalam memastikan keberlanjutan program ini.
Dengan berbagai inisiatif tersebut, diharapkan kebutuhan akan ruang kelas di sekolah-sekolah negeri dapat terpenuhi secara bertahap. Pemerintah Jabar berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem pendidikan guna memberikan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh warga di provinsi ini.
