Pemprov Sumut Kembangkan Ekonomi Biru untuk Sektor Kelautan dan Perikanan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara terus berupaya memperkuat sektor kelautan dan perikanan melalui pengembangan konsep ekonomi biru yang berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang tengah dijalankan adalah pembentukan Kampung Nelayan Berkah dan Kampung Budidaya Perikanan Berkah di sejumlah kawasan pesisir.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut, Supriyanto, menyampaikan hal itu dalam temu pers bertema Pengembangan Ekonomi Biru: Kawasan Unggulan Perikanan Tangkap dan Budidaya, yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (16/10/2025).
Menurut Supriyanto, program kampung nelayan dan budidaya ini merupakan bagian dari misi Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk menjaga stabilitas ekonomi makro sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Kampung nelayan tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga pusat pengelolaan berbasis komunitas. Sedangkan kampung budidaya diarahkan menjadi sentra produksi ikan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan ekspor,” ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini Pemprov Sumut telah melakukan survei untuk penetapan lokasi-lokasi kampung tersebut, agar pengembangannya bisa disesuaikan dengan potensi wilayah dan daya dukung ekosistem laut.
Provinsi Sumut sendiri memiliki luas laut mencapai 3,88 juta hektare dengan 229 pulau, termasuk tiga pulau terluar: Pulau Simuk, Pulau Wunga, dan Pulau Berhala.
Berdasarkan data tahun 2023, jumlah nelayan di Sumut mencapai 182.484 jiwa, terdiri dari 171.814 nelayan laut dan 10.670 nelayan perairan umum. Adapun jumlah pembudidaya ikan mencapai 58.960 jiwa dengan total produksi ikan sebesar 605.827 ton per tahun.
Selain memperkuat sektor tangkap dan budidaya, Pemprov Sumut juga fokus pada pengelolaan kawasan konservasi laut terpadu. Langkah ini dilakukan untuk melindungi ekosistem pesisir seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun, yang menjadi habitat alami berbagai jenis ikan dan biota laut.
“Pendekatan ekonomi biru menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem. Karena itu, kawasan konservasi harus dikelola secara terkoordinasi dan berkelanjutan,” jelas Supriyanto.
Beberapa kawasan konservasi laut yang sudah ditetapkan antara lain Perairan Pulau Berhala (3.762 ha), Perairan Sawo-Lahewa Nias Utara (29.130 ha), Pulau Salah Nama (3.806 ha), Perairan Tapanuli Tengah (84.429 ha), Pulau Pini Nias Selatan (44.336 ha), dan Pulau Batu Nias Selatan (44.939 ha).
Melalui berbagai program unggulan tersebut, Pemprov Sumut berkomitmen mendorong ekonomi kelautan yang produktif, berdaya saing, serta ramah lingkungan — demi mewujudkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya yang berkelanjutan.
Strategi Pengembangan Ekonomi Biru di Sumut
Berikut beberapa strategi yang diterapkan oleh Pemprov Sumut dalam mengembangkan ekonomi biru:
-
Pembentukan Kampung Nelayan Berkah
Kampung ini dirancang sebagai pusat pengelolaan berbasis komunitas, yang tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga sebagai pusat pengembangan aktivitas nelayan. -
Pembentukan Kampung Budidaya Perikanan Berkah
Tujuan utamanya adalah menjadikan kampung ini sebagai sentra produksi ikan yang dapat memenuhi kebutuhan lokal maupun ekspor. -
Survei Lokasi Kampung
Pemprov Sumut telah melakukan survei untuk menentukan lokasi kampung nelayan dan budidaya, sehingga pengembangan dapat disesuaikan dengan potensi wilayah dan ekosistem laut. -
Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Terpadu
Upaya ini dilakukan untuk melindungi ekosistem pesisir seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun, yang menjadi habitat alami berbagai jenis ikan dan biota laut. -
Peningkatan Produksi Ikan
Dengan peningkatan jumlah pembudidaya ikan dan produksi ikan per tahun, Pemprov Sumut berupaya meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan pembudidaya.
