Evaluasi Bansos Setiap Lima Tahun untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) akan melakukan evaluasi terhadap penerima bantuan sosial (bansos) setiap lima tahun sekali. Menurutnya, bansos bukanlah program seumur hidup, melainkan bentuk bantuan sementara yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sebelum mereka diarahkan menuju program pemberdayaan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Gus Ipul dalam sebuah dialog bersama pilar-pilar sosial dari tiga kabupaten di Jawa Timur, yaitu Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek. Acara tersebut berlangsung pada Senin (4/8/2025) dan diikuti oleh 435 peserta yang terdiri dari berbagai unsur pilar sosial seperti pendamping PKH, TKSK, PSM, Karang Taruna, Tagana, Pordam, serta pendamping rehabilitasi sosial (Rehsos).
Di era Presiden RI Prabowo Subianto, pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama. Untuk itu, pemerintah membentuk Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai langkah nyata dalam mengawal transisi dari bansos menuju kemandirian masyarakat.
“Jangan kita larut dalam pemberian bansos. Itu satu hal, tapi lebih dari itu, mereka harus berdaya. Bagi usia produktif, kami akan evaluasi setiap lima tahun sekali,” ujar Gus Ipul dalam keterangan resminya, Selasa (5/8/2025).
Hasil evaluasi tersebut akan menentukan arah intervensi pemerintah selanjutnya. Kelompok penerima bansos yang layak naik kelas akan dipindahkan ke program pemberdayaan, sedangkan yang belum siap tetap diberikan bansos.
Gus Ipul juga menekankan bahwa bansos memiliki peruntukan yang jelas dan tidak bisa digunakan seenaknya. Misalnya, bantuan Rp 750.000 per tiga bulan bagi ibu hamil digunakan untuk asupan gizi. Adapun bantuan untuk bayi 0–6 tahun, lansia, dan penyandang disabilitas juga harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
“Pendamping memiliki tugas membina keluarga penerima manfaat agar memanfaatkan bansos sesuai peruntukannya,” ujarnya.
Evaluasi Bansos untuk Menghadapi Penyimpangan
Evaluasi bansos juga menjadi instrumen penting dalam menyikapi berbagai penyimpangan. Gus Ipul menyampaikan keprihatinannya atas temuan lebih dari 600.000 penerima bansos yang terindikasi terlibat judi online, dengan sekitar 300.000 di antaranya merupakan penerima PKH.
“Sebanyak 230.000 sudah langsung kami putus penyalurannya. Sisanya masih kami dalami, termasuk kemungkinan data mereka disalahgunakan pihak lain,” katanya.
Kemensos melakukan evaluasi dan pemutakhiran data bansos secara berkala dengan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah (pemda), dan berbagai pihak. Setiap triwulan, penyaluran bansos mengacu pada data terbaru yang dirilis oleh BPS.
“Data itu sangat dinamis, setiap hari ada yang meninggal, lahir, pindah, atau menikah. Kalau kita konsisten memperbarui data, penyaluran bansos akan makin akurat,” ujar Gus Ipul.
Tantangan di Lapangan
Dalam forum tersebut, para pendamping PKH menyampaikan berbagai masukan terkait beban kerja dan tantangan lapangan. Seorang pendamping dari Ponorogo mengungkapkan bahwa tugas mereka sering menumpuk pada waktu bersamaan, mulai dari pendampingan Sekolah Rakyat, pemeriksaan pertumbuhan anak, monitoring sosial, hingga penanganan kasus.
“Kami tetap kuat, tetapi berharap ada penjadwalan yang lebih terstruktur agar bisa menjalankan tugas dengan lebih optimal,” ucapnya.
Menanggapi persoalan tersebut, Gus Ipul mengakui beratnya beban kerja para pendamping dan menyampaikan apresiasi atas dedikasi mereka. “Saya terima kasih kepada teman-teman pendamping. Memang cukup berat, tetapi arahan saya jelas ya, Kemensos ini arahnya ke mana. Kita sama-sama konsolidasi agar ke depan lebih baik,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan pendamping PKH dari Pacitan mengucapkan terima kasih atas dukungan berbagai pihak, termasuk bupati dan pemerintah pusat, yang telah memberikan perlengkapan kerja seperti seragam pelindung.
“Kami siap untuk program nasional selanjutnya dan berharap dukungan seperti ini semakin banyak di seluruh Indonesia,” katanya.
Kesimpulan
Menutup kegiatan dialog tersebut, Gus Ipul mengajak seluruh pilar sosial untuk terus menjaga integritas, bekerja sesuai aturan, dan memperkuat sinergi dengan pemda. “Kalau kita konsisten, data semakin akurat, penyaluran bansos tepat sasaran, dan pemberdayaan masyarakat bisa tercapai,” tuturnya.
