Klasifikasi Biliard dan Gym sebagai Hiburan Mengundang Kekhawatiran dari Pelaku Usaha
Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Riau, Septri Wendi, menyampaikan kekecewaannya terhadap kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru yang memasukkan usaha biliard dan pusat kebugaran (gym) ke dalam kategori hiburan. Keputusan ini dinilai tidak adil oleh para pelaku usaha karena mengakibatkan pajak yang dikenakan meningkat signifikan.
Menurut Wendi, biliard dan gym seharusnya dikategorikan sebagai bagian dari olahraga, bukan sekadar hiburan. Ia menegaskan bahwa kedua jenis usaha ini memiliki unsur olahraga yang jelas dan berperan penting dalam mendorong gaya hidup sehat di kalangan anak muda. “Jangan disamakan dengan diskotek atau karaoke,” ujarnya.
Dengan klasifikasi sebagai hiburan, pajak yang dikenakan terhitung lebih besar. Hal ini membuat beban pajak mencapai 20 persen dari penghasilan usaha, yang sangat memberatkan operasional bisnis. Wendi khawatir kondisi ini dapat memicu pengusaha untuk mengurangi jumlah tenaga kerja.
“Secara logika bisnis, komponen yang paling mudah dipangkas adalah sumber daya manusia. Jika beban pajak meningkat, tenaga kerja bisa menjadi korban. Padahal, mereka yang bekerja di sektor ini bergantung pada penghasilan tersebut untuk bertahan hidup,” paparnya.
Ia menyarankan agar Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, segera melakukan pertemuan dengan para pelaku usaha. Menurut Wendi, diskusi terbuka akan membantu menciptakan solusi yang lebih adil dan menjaga pertumbuhan dunia usaha tanpa harus mengorbankan pekerja.
“Pemerintah harus mampu membedakan antara usaha hiburan malam dan yang benar-benar termasuk dalam olahraga. Jika semua digabung, yang rugi bukan hanya pengusaha, tetapi juga masyarakat yang kehilangan lapangan pekerjaan,” jelasnya.
Dampak Pajak yang Berlebihan pada Dunia Usaha
Pajak yang tinggi dapat memengaruhi stabilitas ekonomi lokal. Para pelaku usaha yang sebelumnya stabil kini merasa terbebani oleh peningkatan tarif pajak. Hal ini berpotensi mengurangi investasi dan pertumbuhan bisnis di masa depan.
Selain itu, kebijakan yang tidak proporsional juga dapat mengurangi minat investor untuk beroperasi di wilayah Pekanbaru. Karena itu, perlu ada evaluasi ulang terhadap klasifikasi usaha yang terlalu luas dan tidak sesuai dengan fungsinya.
Solusi yang Diharapkan dari Pemerintah
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah setempat. Salah satunya adalah revisi aturan pajak yang lebih rasional dan sesuai dengan karakteristik masing-masing usaha. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan insentif bagi usaha yang berkontribusi positif terhadap masyarakat, seperti biliard dan gym.
Pemerintah juga harus lebih proaktif dalam mendengarkan keluhan dari pelaku usaha. Dengan dialog yang terbuka, solusi yang adil dan berkelanjutan dapat dihasilkan. Ini akan membantu menjaga keseimbangan antara regulasi pajak dan kesejahteraan para pelaku usaha serta masyarakat.
Kesimpulan
Kebijakan yang mengklasifikasikan biliard dan gym sebagai hiburan menimbulkan ketidakpuasan dari para pelaku usaha. Mereka berharap pemerintah dapat melihat nilai olahraga yang terkandung dalam kedua bentuk usaha tersebut. Dengan tindakan yang tepat dan dialog yang terbuka, harapan besar terletak pada penciptaan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.
