Posisi PDIP sebagai Penyeimbang dalam Pemerintahan Prabowo
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Politik dan Pemerintahan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, menjelaskan makna posisi penyeimbang yang diambil oleh partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, PDIP akan mendukung seluruh program pemerintahan Prabowo, tetapi juga akan menyampaikan kritik jika program tersebut tidak berjalan sesuai kepentingan rakyat.
Pernyataan ini disampaikan Puan saat menghadiri acara di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, pada Senin, 11 Agustus 2025. Ia menegaskan bahwa PDIP tidak akan diam jika ada program pemerintah yang tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
Tidak Ada Kader PDIP di Pemerintahan
Puan juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada kader PDIP yang menempati jabatan di pemerintahan. Hal ini memberi keluwesan bagi partai banteng untuk memainkan perannya sebagai pengawas demokrasi. Dengan posisi ini, PDIP dapat meluruskan dan memberikan komentar terhadap program pemerintah yang dinilai tidak sesuai koridor.
“Kami boleh berbicara, tetapi jangan sampai program tersebut belok dan tidak sesuai dengan kepentingan rakyat,” ujar Puan.
Sikap Tegas Megawati Soekarnoputri
Dalam Kongres VI PDIP di Bali, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa partainya bukan oposisi maupun bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo. Ia menekankan bahwa PDIP adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran dan berpihak pada rakyat.
“PDIP bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” kata Megawati saat itu.
Meski tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintah, PDIP akan tetap mendukung program pemerintahan Prabowo yang sejalan dengan kepentingan rakyat. Namun, partai akan bersuara lantang jika program tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Tanggapan dari Ahli Politik
Peneliti Politik dari Populi Center, Usep Saepul Ahyar, mengatakan bahwa posisi penyeimbang yang dipilih oleh PDIP bukanlah hal yang mengejutkan. Sebab, sikap PDIP yang mendukung program pemerintahan Prabowo sudah terlihat di DPR. Para legislator PDIP mendukung program utama pemerintahan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, Usep menilai bahwa posisi penyeimbang yang diambil PDIP saat ini masih ambigu. Ia menyatakan bahwa PDIP tidak sepenuh hati mengawasi pemerintah. “Jadi, bukan lagi soal koalisi atau oposisi, tetapi apakah fungsi check and balances bisa betul-betul berjalan,” katanya.
Fungsi Check and Balances dalam Demokrasi
Fungsi check and balances merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem demokrasi. Dengan adanya mekanisme ini, setiap lembaga pemerintahan dapat saling mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. PDIP, sebagai partai penyeimbang, memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa pemerintahan Prabowo tetap bertanggung jawab terhadap rakyat.
Posisi PDIP sebagai penyeimbang tidak hanya mencerminkan sikap politik partai, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial. Meskipun tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintah, PDIP tetap berkomitmen untuk membela kepentingan rakyat dan menjaga arah pembangunan nasional sesuai konstitusi.
