Pentagon Menyatakan Kebijakan Militer yang Netral dan Seragam
Pentagon, lembaga pemerintah Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas keamanan negara, mengecam layanan streaming Netflix karena memproduksi konten yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai militer. Kritik ini muncul di tengah perdebatan politik yang semakin memanas antara pemerintahan Presiden Donald Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth.
Serial yang ditayangkan oleh Netflix mengangkat isu tentang representasi komunitas LGBTQ+ di militer AS. Konten tersebut dirasa oleh Pentagon sebagai bagian dari “agenda ideologis” yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip militer. Juru bicara Departemen Perang AS, Kingsley Wilson, menyatakan bahwa militer tidak akan berkompromi dengan standar yang telah ditetapkan.
“Militer AS tidak akan kompromi dengan standar yang telah kami tetapkan,” kata Wilson dalam pernyataannya. Ia menambahkan bahwa Netflix terus-menerus memproduksi konten yang dinilai berupaya “membangunkan” penonton dan anak-anak tentang ideologi LGBTQ. Menurutnya, standar yang diterapkan militer bersifat elit, seragam, dan netral gender.
Standar Baru untuk Personel Militer
Hegseth baru-baru ini mengumumkan standar personel militer baru yang mengharuskan persyaratan kebugaran fisik setara dengan pria. Penyesuaian ini dilakukan dengan alasan bahwa kemampuan fisik prima sangat penting agar setiap prajurit siap menghadapi situasi “hidup dan mati” di medan perang.
“Standar harus seragam, netral gender, dan tinggi. Jika tidak, itu bukan standar,” tegas Hegseth. Alasan utama ia menentang pendekatan lain adalah karena khawatir akan membuat para tentara – putra putri AS – tewas terbunuh di medan perang.
Kritik terhadap Moto Keberagaman
Pada bulan Februari, Menteri Perang AS menyerang moto “keberagaman adalah kekuatan kita” sebagai “moto terbodoh” dalam sejarah militer. Pentagon terus bergulat dengan masalah kekurangan rekrutmen selama bertahun-tahun. Krisis ini memuncak pada tahun 2023, di mana terjadi kesenjangan rekrutmen militer terdalam dengan kekurangan hingga 15.000 personel.
Angka ini merupakan yang terburuk sejak AS menghentikan wajib militer pada tahun 1973 sebagaimana laporan yang dirilis bulan Juni lalu. Kritik paling keras dari anggota parlemen Partai Republik adalah Pentagon terlalu memprioritaskan keberagaman dibandingkan kesiapan militer, sebuah fokus yang dinilai telah menjauhkan calon rekrutan.
Tuduhan ini didasarkan pada temuan laporan tahun 2021 dari Komite Angkatan Bersenjata Senat (yang ditugaskan oleh Partai Republik). Tudingan itu secara spesifik menyoroti bahwa Angkatan Laut AS terlalu berfokus pada isu “wokeness” alih-alih pada kemampuan memenangkan peperangan dan membangun kesiapan tempur.
