Pemkab Sumedang Bersama Stakeholder Bahas Solusi Bencana di Kawasan Jalan Tol
Pemerintah Kabupaten Sumedang bersama Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Komisi V DPR RI melakukan pertemuan untuk mencari solusi atas berbagai peristiwa bencana yang terjadi di kawasan jalan tol. Pertemuan ini dilakukan guna memastikan keamanan dan kelancaran pengguna jalan tol, terutama di wilayah yang rawan terhadap bencana alam.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan bahwa BPJT dan Komisi V DPR RI akan terus mengikuti perkembangan situasi dan segera mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah yang ada. Ia menjelaskan hal tersebut saat menerima kunjungan Komisi V DPR RI bersama Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR Dedy Gunawan, dan Kepala BPJT Wilan Oktavian di Sumedang, pada Jumat, 12 September 2025.
Pertemuan ini fokus pada percepatan penyelesaian proyek jalan tol Cisumdawu serta langkah-langkah peningkatan keselamatan pengguna jalan tol yang rentan terdampak bencana. Diharapkan, pertemuan ini menjadi langkah nyata dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Sumedang agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
Usulan Penambahan Pintu Tol Baru di Jatinangor
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dony juga mengusulkan penambahan pintu keluar-masuk tol baru di wilayah Jatinangor. Usulan ini dinilai penting untuk mempermudah akses masyarakat Sumedang menuju Bandung maupun sebaliknya. Saat ini, warga Sumedang yang ingin ke Jatinangor harus melalui gerbang tol Cileunyi terlebih dahulu, sehingga memakan waktu dan biaya yang lebih besar.
“Kami meminta dibukakan pintu tol baru arah Sumedang-Jatinangor agar lebih efisien dan mendukung mobilitas warga,” ujarnya.
Perbaikan Jalur Penghubung Antar Kabupaten
Selain terkait jalan tol, Bupati Dony juga menyampaikan beberapa usulan strategis kepada Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR. Salah satunya adalah perbaikan jalur penghubung antar kabupaten seperti ruas Jalan Burujul–Sanca di perbatasan Sumedang-Indramayu hingga jalan Ujungjaya-Conggeang. Jalur-jalur ini dinilai sangat vital bagi konektivitas wilayah.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan BPJT. Oleh karena itu, ia sengaja mengundang Wilan Oktavian ke Sumedang. Bupati mengingat betul terobosan dan solusi yang diberikan ketika Wilan pernah menjabat sebagai Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta – Jawa Barat. “Beliau sosok yang sangat solutif,” tuturnya.
Tanggapan dari Stakeholder Terkait
Menanggapi usulan-usulan tersebut, Direktur Jalan Bebas Hambatan Dedy Gunawan dan Kepala BPJT Wilan Oktavian menyatakan komitmennya untuk segera mengevaluasi berbagai masukan dari Pemkab Sumedang. Mereka berkomitmen untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan guna memastikan keberlanjutan dan keamanan infrastruktur jalan tol di kawasan tersebut.
Pertemuan ini menunjukkan adanya kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga nasional, dan instansi terkait dalam menghadapi tantangan infrastruktur yang kompleks. Dengan adanya inisiatif-inisiatif seperti ini, diharapkan pembangunan jalan tol dan infrastruktur pendukung lainnya dapat terwujud secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
