Perusahaan Jepang Menghadapi Krisis Menyusul Penurunan Angka Kelahiran

InfoMalangRaya.com—Lebih dari sembilan dari 10 perusahaan Jepang memperkirakan krisis terkait dengan penurunan angka kelahiran yang semakin dalam di negara itu, dengan sedikit harapan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida akan dapat mengatasi masalah ini, menurut sebuah survei.
Kishida meluncurkan rencananya pada bulan Maret untuk membalikkan tren angka kelahiran negara itu, masalah lama yang telah memburuk di bawah pemerintahan Partai Demokrat Liberal (LDP), dan dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerja dan penurunan permintaan konsumen.
Untuk mengatasinya, beberapa rencana termasuk memperluas pemberian tunjangan anak, meningkatkan cuti orang tua berbayar dan memberikan subsidi untuk perawatan kesuburan diperkenalkan oleh pemerintah.
Itu terjadi setelah pemerintah mengungkapkan, untuk pertama kalinya, bahwa kelahiran tahunan tahun lalu turun di bawah 800.000, delapan tahun lebih awal dari perkiraan, tulis Reuters.
Dari hampir 500 perusahaan besar yang disurvei, 94 persen mengatakan mereka memperkirakan krisis ketika ditanya tentang penurunan kelahiran tahunan pada 2022.
Hanya 14 persen dari firma yang mengatakan bahwa mereka berharap langkah Kishida akan berhasil, 34 persen mengatakan sebaliknya, sedangkan perusahaan lainnya yang juga memberikan umpan balik, tidak menyatakan pendapat.
“Tanggapan LDP adalah untuk mendapatkan suara, tidak serius menangani masalah itu,” kata perwakilan dari perusahaan mesin transportasi yang menolak disebutkan namanya.
Seperti ekonomi industri besar lainnya, Jepang telah menaikkan usia pensiunnya dan mendorong lebih banyak perempuan untuk bekerja seiring pertumbuhan populasinya.
Namun, tidak seperti beberapa negara, mereka tidak berharap mempekerjakan pekerja asing dalam jumlah besar untuk mengisi lowongan pekerjaan.
“Kita perlu mengembangkan pasar luar negeri dan juga perlu menggunakan tenaga kerja asing,” ujar seorang perwakilan dari perusahaan manufaktur makanan.
Administrasi Kishida mengatakan akan merilis rincian bulan depan tentang bagaimana mereka akan mendanai prakarsa angka kelahiran yang diperkirakan akan melipatgandakan pengeluaran pemerintah untuk perawatan anak.
Dalam jajak pendapat, 54 persen perusahaan mengatakan mereka ingin pemerintah menaikkan pajak untuk menutup pengeluaran yang meningkat, sementara kurang dari setengah merekomendasikan kenaikan pajak penjualan yang harus dibayar konsumen.
Hanya 18 persen perusahaan menyerukan peningkatan pinjaman pemerintah. Survei Perusahaan yang dilakukan oleh Nikkei Research antara 10 Mei dan 19 Mei mensurvei 493 perusahaan Jepang, termasuk 246 manufaktur dan 247 non-produsen. Mereka setuju untuk memberikan umpan balik dengan syarat anonimitas, sehingga memungkinkan responden untuk berbicara lebih bebas.*