InfoMalangRaya –
IMR, Jakarta: Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid meminta semua pihak tidak terprovokasi isu pemakzulan Presiden Joko Widodo. Pria yang akrab disapa HNW ini menekankan, penggunaan hak angket DPR merupakan dinamika politik yang konstitusional. “Tidak perlu diprovokasi dengan seolah-olah ini (hak angket DPR, Red) adalah untuk memakzulkan Presiden. Atau untuk buat chaos untuk membuat mendelegitimasi atau sebaliknya,” kata HNW dalam perbincangan bersama Pro3 RRI, Rabu (6/3/2024).Wakil Ketua MPR RI ini melanjutkan, rakyat pun perlu diingatkan untuk jangan terprovokasi dan memprovokasi menyikapi usulan angket. Untuk itu, HNW berharap, aksi demonstrasi yang dilakukan jangan sampai menimbulkan kericuhan. “Kalaupun demo-demo ya demonya yang tetap rasional, tetap wajar, aman damai, tertib. Kita inginkan adalah kalau jadi nanti dipergunakan untuk melakukan perbaikan bukan untuk melakukan perusakan,” ujarnya. Anggota DPR Fraksi PKS ini lalu menjelaskan tentang substansi usulan penggunaan hak angket DPR tersebut. Menurutnya, hak angket diusulkan karena adanya dugaan penyelenggaraan Pemilu 2024 dilakukan dengan banyak masalah. “PSU atau Pemungutan Suara Ulang adalah salah satu bukti bahwa penyelenggaraan Pemilu kali ini banyak masalah atau cacat. Yang jelas akan dilakukan PSU adalah di Malaysia, di Kuala Lumpur,” ucapnya. “Sebelumnya juga ada pengakuan keteledoran dari KPU ketika mereka mengirimkan surat pencoblosan kepada warga Indonesia yang ada di Taiwan. Jadi memang banyak masalah,” katanya.HNW berpadangan, hak angket dapat digunakan untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu. “Jangan sampai sekarang ini hanya lempar tanggung jawab atau kesalahan, tapi tidak ada sanksi, hanya menyalahkan KPPS,” ujarnya. HNW salah satu dari Anggota DPR yang menyuarakan penggunaan hak angket dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa pekan ini. Selain HNW, anggota Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah, dan anggota Fraksi PDIP Aria Bima juga menyuarakan penggunaan angket. Komisioner KPU RI Idham Holik menilai, penyelesaian permasalahan Pemilu telah diatur dalam UU. “UU Pemilu jelas mendesain bagaimana menyelesaikan semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara,” ucapnya, mengomentari usulan angket.Ketua Divisi Teknis KPU RI ini menekankan, jika terjadi pelanggaran administrasi, berdasarkan UU, Bawaslu lah yang harusnya menangani. “Kalau ada perselisihan terhadap hasil pemilu, MK sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan ini,” kata Idham.Idham menegaskan, UU Pemilu telah menjelaskan mekanisme penyelesaian masalah Pemilu. Ia pun mengajak semua pihak mengikuti aturan dalam UU Pemilu. (Anastasia)
Petinggi PKS: Jangan Terprovokasi Seolah-olah Angket untuk Pemakzulan
