Politikus PDIP Sindir Wamenaker yang Terjaring OTT KPK
Seorang politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan sindiran tajam terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politikus tersebut adalah Mohamad Guntur Romli.
OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap Noel Ebenezer, demikian sapaan akrabnya, berlangsung pada Kamis (21/8/2025). Ia ditangkap bersama sejumlah orang di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Dalam operasi ini, KPK juga mengamankan barang bukti serta puluhan orang lainnya.
Noel dilantik sebagai Wamenaker pada 21 Oktober 2024, bersamaan dengan 55 wakil menteri lainnya oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, hanya dalam waktu 10 bulan menjabat, ia kini harus menghadapi kasus korupsi. Menurut dugaan, ia terlibat dalam pemerasan terhadap perusahaan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Video lama yang memperlihatkan Noel Ebenezer menyatakan bahwa pejabat korup layak dihukum mati kembali menjadi sorotan. Dalam video tersebut, ia menegaskan: “Berani nggak kita bikin pakta integritas? Kalau menipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak?”
Pernyataan lama yang bertentangan dengan realitas yang dialami Noel kini menjadi perbincangan publik. Banyak pihak mempertanyakan konsistensi dan integritas sang pejabat yang baru saja menjabat di kementerian.
Mohamad Guntur Romli, politikus PDIP, kembali mengunggah potongan video tersebut melalui akun X (sebelumnya Twitter), lengkap dengan sindiran tajam. Ia menulis: “Noel siap nggak dihukum mati?”
Pernyataan itu mencerminkan kekecewaan terhadap tindakan yang dilakukan oleh mantan tokoh yang pernah mengkritik korupsi secara keras.
Profil Singkat Mohamad Guntur Romli
Mohamad Guntur Romli lahir pada 17 Maret 1978. Ia adalah penulis, aktivis Nahdlatul Ulama, politikus PDIP, dan Ketua Umum Ganjarian Spartan Ganjar Pranowo. Guntur Romli pernah menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Ia juga menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah umum serta pendidikan keislaman di pesantren ayahnya dan tamat pada tahun 1992.
Sejak tahun 1997 hingga 1998, ia menjadi guru bantu (ustaz) di almamaternya sekaligus kuliah di Pesantren Tinggi Al-Amien (PTA) dan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam (STIDA) Al-Amien Fakultas Tarbiyah. Selain itu, ia juga menjadi Penanggung Jawab untuk Majalah Bahasa Arab “Al-Wafa”.
Pada tahun 1998, ia memperoleh beasiswa dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir untuk melanjutkan studi-studi keislaman. Ayahnya, K.H. Achmad Zaini Romli, adalah Pengasuh Pondok Pesantren Darul Aitam Arromli, Jangkar, Situbondo, sedangkan ibunya, Hj. Sri Sungkawa Ningsih, adalah seorang guru. Ia menikah dengan Nong Darol Mahmada, seorang aktivis perempuan, dan memiliki dua orang putri.
KPK Tetapkan Wamenaker sebagai Tersangka
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ia diduga menerima aliran dana atau suap senilai Rp3 miliar dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemnaker.
Sebelumnya, Noel terjaring OTT KPK pada Rabu (20/8/2025) malam. Ia diamankan bersama 20 orang. Kasus ini kemudian naik ke tahap penyidikan, sehingga 11 orang ditetapkan sebagai tersangka.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa KPK telah menyita sejumlah uang dan 22 kendaraan, termasuk mobil sport Nissan GTR, SUV mewah, dan lima unit motor gede (moge) Ducati. Mobil Nissan GT-R tidak dijual secara resmi di Indonesia, namun tersedia di pasar mobil bekas.
Selain itu, salah satu ruangan di kantor Kemnaker juga sudah disegel oleh KPK. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mempersilakan KPK untuk menjalankan proses hukum terhadap Noel.
Pemerintah mengaku prihatin karena ada anggota Kabinet Merah Putih yang ditangkap KPK. Presiden Prabowo telah mengingatkan para jajaran di bawahnya untuk berhati-hati dalam bekerja dan tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan. Dengan OTT terhadap Noel, pemerintah berharap bisa menjadi peringatan bagi seluruh jajaran pemerintah untuk menjauhi korupsi.
