MALANG POST – Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Perhubungan, bakal membangun gedung parkir. Di lahan eks Bank Mandiri, di samping bekas Bioskop Merdeka, di kawasan Kayutangan Heritage.
Rencananya gedung parkir itu, berupa parkir vertikal dengan tiga lantai. Lantai 1 dan 2 untuk mobil. Lantai 3 khusus parkir motor.
Awalnya dianggarkan Rp25 miliar, untuk membangun gedung parkir yang bakal menyambung dengan parkir vertikal di Jalan Majapahit. Tapi karena ada efisiensi anggaran, diprediksi tinggal Rp10 – 15 miliar. Dana itu melekat di DPA Dishub Kota Malang.
Tapi belum sampai rencana itu direalisasikan, juru parkir (jukir) di kawasan Kayutangan Heritage, melakukan protes. Mereka takut adanya gedung parkir itu, akan mematikan penghasilan dan pekerjaan yang sudah puluhan tahun.
“Kalau Pemkot Malang tetap membangun gedung parkir, kami tetap ingin diberdayakan. Agar kami tetap mempunyai penghasilan,” ujar Koordinator Juru Parkir Destinasi Wisata Kayutangan Heritage, Chulfiya Ningsih, usai audiensi dengan DPRD Kota Malang, Rabu (4/6/2025) kemarin.
Agus Wibisono, jukir lainnya berharap, meski ada gedung parkir, tapi kegiatan parkir di kawasan Kayutangan Heritage, juga tetap ada.
Pihaknya siap merapikan lagi penataan parkir di Kayutangan Heritage. Seperti, sisi timur diberlakukan pada kantong parkir khusus sepeda motor.
“Kami tidak yakin, kalau ada gedung parkir, akan bisa menampung semua kendaraan.”
“Pemilik usaha di Kayutangan, juga sepertinya tidak berkenan jika semua parkir diarahkan ke gedung parkir,” tambah Agus.
KETUA Komisi C DPRD Kota Malang, M. Anas Muttaqin. (Foto : Iwan Irawan/Malang Post)
Menerima audiensi para jukir, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, M. Anas Muttaqin, berjanji menampung aspirasi tersebut. Bahkan dalam waktu dekat, pihaknya mengagendakan rapat bersama Dinas Perhubungan Kota Malang.
Selain untuk membicarakan nasib para jukir, Anas bakal menanyakan ke Dishub, terkait nasib pada jukir setelah ada gedung parkir.
“Akan kami bahas juga bagaimana skema parkir di gedung baru tersebut. Pembangunannya berapa lantai dan menelan biaya berapa.”
“Kami dengar ada perubahan anggaran maupun skemanya. Karenakan kebijakan efisiensi dari pusat,” tuturnya.
Kalau pun dalam skema penataan parkir nantinya, tambah Anas, harus dilakukan sterilisasi parkiran di sepanjang Kayutangan Heritage. Bakal dipertanyakan daya tampung gedung parkir tersebut. Apakah dimungkinkan bisa menampung semua kendaraan yang perlu parkir di Kayutangan.
“Model skema itu yang akan kita bahas. Sekaligus membahas nasib jukir Kayutangan Heritage, yang akan terdampak adanya gedung parkir.”
“Prinsipnya kami akan carikan solusi. Sekaligus opsi-opsi lain yang akan diambil, berdasarkan skema parkir yang diterapkan,” tegas politisi PKB ini.
Hanya saja dalam rakor nantinya, Anas menyebut, Komisi C DPRD Kota Malang hanya bertemu dengan Dinas Perhubungan.
Baru setelah ditemukan opsi dan solusinya, Komisi C akan mengagendakan pertemuan yang lebih besar lagi. Yakni dengan mengundang paguyuban jukir di Kayutangan.
“In Sya Allah rakornya bisa Minggu depan.”
“Jadi teman-teman jukir harus bersabar. Kami pasti akan mencari solusi yang terbaik,” tegas Ketua Komisi C ini. (Iwan Irawan/Ra Indrata)
