IMR – Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diyakini mampu memaksimalkan pencegahan korupsi secara merata hingga ke tingkat daerah. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Batu, Nurochman usai peluncuran MCP KPK.
Cak Nur mengikuti rangkaian kegiatan tersebut secara hybrid, dari Command Center Balaikota Among tani. Usai kegiatan itu, dia mengungkapkan sistem pengawasan tersebut akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Peluncuran MCP ini merupakan langkah strategis KPK RI dalam upaya pencegahan korupsi, melalui sistem monitoring yang terintegrasi dan berbasis data. Indikator MCP dirancang untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program pencegahan korupsi di tingkat daerah, termasuk Kota Batu.
Cak Nur mengapresiasi inisiatif KPK RI dalam mengembangkan sistem yang dapat membantu pemerintah daerah, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Kami menyambut baik peluncuran MCP ini. Ini adalah alat yang sangat penting untuk memastikan bahwa program pencegahan korupsi di Kota Batu berjalan efektif dan terukur,” tutur Cak Nur, Kamis (6/3/2025).
Dia menegaskan komitmen Pemkot Batu untuk terus mendukung upaya pemberantasan korupsi, dengan memanfaatkan teknologi dan data yang tersedia.
“Kami akan berkolaborasi dengan KPK RI untuk mengimplementasikan indikator MCP ini dalam kebijakan dan program kami, demi mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari korupsi,” imbuhnya.
PELUNCURAN: Wali Kota Batu, Nurochman bersama Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto saat mengikuti peluncuran MCP KPK secara hybrid. (Foto: Ananto Wibowo/IMR)
Sebagai pengawas di lingkungan pemerintahan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat Kota Batu, memiliki peran krusial dalam mendukung implementasi MCP.
Inspektorat akan bertindak sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa indikator-indikator yang ditetapkan oleh KPK RI dapat dijalankan dengan baik di tingkat daerah.
Inspektorat juga telah melakukan audit secara berkala dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada setiap SKPD. Ini dilakukan guna memastikan bahwa program pencegahan korupsi berjalan efektif dan efisien.
Dalam peluncuran tersebut, juga diisi dengan paparan dari perwakilan KPK RI mengenai mekanisme kerja MCP, serta langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaannya.
“Kami berkomitmen untuk segera mengadopsi dan mengimplementasikan indikator MCP dalam tata kelola pemerintahan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kota Batu yang lebih baik dan bebas dari korupsi. Dukungan dari Inspektorat sebagai APIP akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut,” tutupnya. (Ananto Wibowo)
