IMR – Pemerintah Kota Batu, tetap optimis tetap bisa melaksanakan program-program pembangunan untuk rakyat, di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Karena, kata Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, sebenarnya efisiensi itu hal yang biasa terjadi dan bukan hal yang menakutkan.
“Setiap tahun dalam pembahasan anggaran, jika ada hal-hal yang tidak mencukupi untuk kebutuhan mendesak, akan dilakukan pengurangan anggaran di beberapa hal.”
“Artinya,
semua akan tetap baik-baik saja di tengah efisiensi. Bahkan khususnya untuk pelayanan publik, tidak akan terganggu,” kata Heli saat menjadi narasumber talkshow di program Idjen Talk. Yang disiarkan langsung Radio City Guide 911 FM, Rabu (26/2/2025).
Wakil Wali Kota Batu yang baru saja dilantik tersebut juga menjelaskan, ada sembilan program kerja utama. Salah satunya untuk sektor pertanian yang diutamakan, mengingat Kota Batu hampir 70 persen masyarakatnya sebagai petani.
“Ke depan, kami berharap bisa mewujudkan pertanian Kota Batu yang lebih modern. Ini juga akan selaras dengan keseriusan Pemerintah Pusat soal Ketahanan Pangan,” tandasnya.
Pihaknya juga fokus dengan petani muda. Karena saat ini di Kota Batu, masih ada angka pengangguran. Karena rata-rata pemuda Kota Batu ingin kerja Kantoran. Sedangkan potensi di Kota Batu yang belum tersentuh maksimal, justru di sektor pertaniannya.
Sementara itu, dosen Ekonomi Universitas Merdeka Malang, Prof. Boge Triatmanto menegaskan, dalam pemerintahan baru di Kota Batu, bakal menemukan tantangan akibat adanya sebuah kebijakan efisiensi anggaran.
Dicontohkannya, ketika efisiensi anggaran ini ditujukan pada pengurangan kegiatan seperti meeting di hotel-hotel, maka ini akan mempengaruhi perekonomian di Kota Batu. Karena sektor unggulannya di pariwisata. Sedangkan hotel masuk didalamnya.
“Sebenarnya ketika pengeluaran pemerintah itu tinggi, maka perputaran ekonomi juga mengikuti. Begitu sebaliknya. Sehingga pemerintah Kota Batu harus menyiapkan strategi strategi tertentu, untuk solusi terhadap tantangan ini,” katanya.
Sedangkan dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Prof. Asep Nurjaman menjelaskan, pada 100 hari pertama pemerintahan, pemimpin harus mulai melakukan klasifikasi. Program mana saja yang jadi prioritas untuk segera dilakukan.
“Tapi beda lagi jika pemimpinnya ini sebagai orang baru, bukan sebagai petahana. Maka di 100 hari kerja, bisa digunakan untuk beradaptasi. Untuk melihat seperti apa dinamika yang terjadi,” tandasnya.
Prof. Asep menambahkan, di tengah efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, maka di 100 hari kerja ini, pemerintah daerah harus lebih fokus pada penataan anggaran. Termasuk juga memikirkan penghematan, sampai bagaimana cara menambahkan pemasukan dari hal lain. (Wulan Indriyani/Ra Indrata)
