IMR – Malang Kota- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Malang Memanggil, menggelar demo di depan gedung DPRD Kota Malang Jalan Tugu, Selasa (18/2/2025). Mereka longmarch dari Stadion Gajayana, pukul 12.00 WIB.
Sepanjang perjalanan mereka membawa spanduk dan poster-poster yang isinya mengkritisi dan memprotes kebijakan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) RI, Prabowo-Gibran.
Setiba di bundaran Tugu, mereka menggelar orasi. Di antaranya, mereka menyoroti setelah 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran banyak kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Sebut saja di dunia pendidikan yang sedang mengalami sakit.
Sesui rilis dari pendemo, Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menjadi harapan mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan, mengalami pemangkasan. Ini mengancam kurang lebih 663.821 mahasiswa yang menerima KIP akan putus kuliah.
Orasi dan beber poster oleh aksi massa. (Foto: Eka Nurcahyo/Malang Post)
Belum lagi kebijakan makan bergizi gratis (MBG) yang menuai kontra dari kalangan mahasiswa dan masyarakat, yang dinilai kurang efektif dan belum tepat sasaran. Di sisi lain, lewat revisi RUU Minerba, perguruan tinggi dapat mengelola tambang. Ini menyebabkan perguruan tinggi tidak pada jalannya sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Sehubungan dengan itu, Aliansi Malang Memanggil menyampaikan 14 tuntutan, diantaranya: Cabut Norma Inpres No 1 Tahun 2025 yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Memprioritas anggaran pendidikan agar sesuai amanat konstitusi.
Memprioritaskan sektor kesehatan dengan tidak memangkas anggaran kesehatan. Menuntut pemerintah hentikan MBG yang dinilai tidak tepat sasaran dan memberatkan anggaran.
Hentikan militerisasi dan represivitas aparat dan tolak revisi UU TNI-Polri. Usut tuntas pelanggaran HAM masa lalu dan masa kini. Adili pelaku pelanggaran HAM dan negara wajib menjamin hak masyarakat.
Tetapkan Tragedi Kanjuruhan dan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat dan penuhi hak korban dan hak keluarga korban. Tolak revisi UU Minerba.
Teatrikal pendemo dengan aksi tiarap. (Foto: Eka Nurcahyo/Malang Post)
Tangkap dan miskinkan para koruptor dan sahkan UU Perampasan Aset. Rampingkan kabinet gemuk dan revisi UU Kementerian demi efisiensi anggaran sejati. Hentikan Liberalisasi Agraria dan lainnya.
Dalam aksinya, para pendemo juga menggelar teatrikal, dengan seluruh massa aksi melakukan tiarap. Pendemo kemudian membakar ban di depan pintu masuk gedung Dewan, pukul 13.30 WIB. Sekitar pukul 13.50, para pendemo merangsek di teras dan halaman gedung Dewan setelah pintu dibuka.
Para pendemo ditemui Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, bersama perwakilan tujuh fraksi. “Saya sudah menunggu teman-teman sejak 09.00 pagi. Dan tujuh fraksi saat ini hadir,” ujar Amithya saat menemui pendemo.
Amithya juga mengungkapkan bahwa malam kemarin dia telah mendapat WA dari seorang korlap aksi. Amithya menegaskan siap menemui teman-teman untuk menyusun bersama narasi tuntutan.
Tetapi hal ini tidak membuat puas massa aksi. Mereka menuntut ditemui di tempat yang layak. Bahkan suasana makin panas. Kericuhan pun tak terhindarkan dengan massa aksi melemparkan batu dan benda apa saja yang ada di sekitarnya.
Kericuhan berlangsung hanya sebentar. Sekitar 3 menit. Setelah itu aksi massa kembali berorasi dan perwakilan pendemo beraudiensi di dalam gedung. Setelah ada titik temu, Ketua Dewan Amithya didampingi wakil dan sejumlah anggota dewan menemui para pendemo di tengah guyuran hujan di Jalan Tugu.(Eka Nurcahyo)
