MALANG POST – Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan bersejarah, dengan mewajibkan penyelenggara sekolah swasta memberikan pendidikan dasar secara gratis, menyusul uji materi terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
Dalam sidang putusan, MK menyatakan bahwa negara wajib menjamin akses pendidikan dasar yang adil dan merata bagi seluruh warga negara, termasuk melalui sekolah swasta yang telah menerima bantuan dana dari pemerintah.
Meski keputusan yang ditetapkan pada 27 Mei lalu ini bersifat final. Namun implementasinya di lapangan belum berjalan dalam waktu dekat ini, karena masih menunggu petunjuk teknis (juknis).
Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Batu, Daud Andoko menyatakan, pihaknya telah menyosialisasikan wacana ini kepada sekolah-sekolah swasta yang ada di Kota Batu.
“Kami sudah sampaikan informasinya, namun panduan teknis resmi dari pemerintah pusat belum ada,” ujar Daud.
Secara prinsip, Daud menilai gagasan ini bukanlah hal yang mustahil. Dia mencontohkan, seperti di SMP Diponegoro dan SMP PGRI Kota Batu yang telah menyelenggarakan pendidikan gratis, dengan mengandalkan sepenuhnya dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) dari pusat dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemkot Batu.
Namun, tantangan utamanya terletak pada keragaman model bisnis dan kualitas layanan sekolah swasta. Regulasi saat ini masih mengizinkan sekolah swasta memungut biaya tambahan untuk menutupi kekurangan atau meningkatkan mutu layanan yang tidak didukung bantuan pemerintah.
“Ada sekolah yang memungut biaya untuk fasilitas premium seperti boarding school, atau untuk mendanai program pembelajaran kreatif yang menjadi keunggulan mereka,” jelasnya.
PELAJAR KOTA BATU: Puluhan pelajar Kota Batu saat mengikuti sebuah kegiatan di sekolah mereka. (Foto: Ananto Wibowo/Infomalangraya.com)
Beberapa sekolah swasta elite bahkan menolak menerima dana hibah pemerintah untuk menjaga independensinya. Di sisi lain, banyak sekolah swasta yang membutuhkan pungutan untuk menutupi biaya operasional esensial seperti gaji guru dan kegiatan ekstrakurikuler. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk cermat.
“Pemerintah perlu melakukan kurasi atau pemetaan untuk mengidentifikasi sekolah mana yang benar-benar membutuhkan subsidi agar bisa gratis,” katanya.
Sebagai gambaran, dana Bosda dari Pemkot Batu adalah Rp25.000 per siswa SD dan Rp35.000 per siswa SMP. Sementara itu, Bosnas dari pemerintah pusat mengalokasikan Rp900.000 per tahun untuk siswa SD dan Rp1,1 juta per tahun untuk siswa SMP.
Jika kebijakan sekolah gratis dipukul rata, maka potensi pembengkakan anggaran pemerintah sangat besar, karena sekolah swasta tidak lagi dapat menarik iuran dari orang tua siswa.
“Jika memang itu benar digratiskan, tentu ada potensi tambahan biaya dari pemerintah,” katanya.
Di lain pihak, kalangan pengelola sekolah swasta menyuarakan kekhawatirannya. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Kota Batu, Windra Rizkyana, dia mendesak agar wacana ini dikaji secara matang. Menurutnya, masalah minimnya peminat di sebagian sekolah swasta tidak semata-mata karena faktor biaya.
“Faktanya, ada sekolah dasar negeri yang sudah pasti gratis pun masih sepi peminat. Ini bukti bahwa orang tua murid kini mencari kualitas, bukan sekadar sekolah gratis,” ungkapnya.
Windra, yang juga menjabat sebagai Kepala SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu, khawatir jika dana pemerintah yang terbatas akan memaksa sekolah swasta untuk memangkas program-program unggulan yang selama ini menjadi daya tarik mereka.
“Jika sekolah harus mengorbankan kualitas dan inovasi hanya untuk menyesuaikan dengan anggaran pemerintah yang terbatas, maka cita-cita untuk menciptakan pendidikan berkualitas justru gagal tercapai. Ini sangat disayangkan,” tutupnya. (Ananto Wibowo)
