IMR – Muncul usulan agar Gubernur Jatim, menghapus Badan Koordinator Wilayah (Bakorwil). Karena, tidak terlihat kemanfaatan dan tidak ada kontribusinya bagi kemajuan Jatim.
Di Jatim saat ini ada 5 Bakorwil. SDM-SDM-nya juga bagus-bagus. Karena itu, kasihan mereka kalau tidak dapat berkembang. Demikian juga BUMD-BUMD yang kini tidak produktif sebaiknya dimerger saja, agar bisa lebih produktif dan efisien.
Bahkan, bangunan kantor-kantor Bakorwl itu dijadikan hotel saja karena letaknya strategis di tengah kota. Ini lebih menghasilkan.
Itulah salah satu kritikan dan saran dari Choirul Anam, salah seorang pengamat yang dihadirkan dalam kegiatan Diskusi dan Press Relase Hasil Survei Jawa Timur “Hasil Survei dan Refleksi 100 Hari Kepemimpinan Kepala Daerah di Jawa Timur” oleh Lembaga Survei The Republic Institute, Senin (26/5/2025).
Dari tujuh parameter dalam 100 hari kinerja Kepala Daerah Jatim, pengamat Choirul Anam lebih mengkritisi soal tata kelola pemerintahan. Yaitu, mulai web site Pemprov Jatim yang masih jadul, susah dibuka dan juga sangat lambat update. Tujuh parameter itu di antaranya, pendidikan, kesehatan, pertanian, sarana prasarana, dan lainnya.
Hal serupa juga terjadi pada web site OPD-OPD. Bahkan, web site beberapa OPD kini tak dapat dibuka. Web site-web site OPD itu sebaiknya terintegrasi ke web site Pemprov Jatim. Tidak seperti sekarang yang tidak terintegrasi.
Padahal, dari tampilan web site itu dapat menunjukkan seberapa bagus tingkat transparansi tata kelola suatu pemerintahan. Masyarakat pun bisa dengan mudah membuka APBD dari Pemprov. Tidak sulit membukanya seperti Jatim.
“Jika dibandingkan dengan Jabar, pengelolaan web site Jatim masih kalah,” ujar Choirul Anam.
Menurutnya, terkait program-program unggulan, Gubernur Jatim memang tidak perlu meniru Gubernur Jabar. Pemprov Jatim harus mampu membuat sendiri, tetapi yang lebih mengena ke masyarakat Jatim.
Misal, bikin pelatihan-pelatihan soal pasar modal. Masyarakat lalu diberi saham dari Bank Jatim. Dengan begitu, masyarakat ikut merasa memiliki Bank Jatim, sehingga dampaknya mereka banyak yang menabung dan memanfaatkan jasa dari Bank Jatim.
Choirul Anam, pengamat yang dihadirkan dalam kegiatan Diskusi dan Press Relase Hasil Survei Jawa Timur. (Foto: Eka Nurcahyo)
Choirul Anam juga menyoroti jargon-jargon yang diluncurkan Gubernur Jatim. Mulai Cetar, Jatim Bangkit hingga Jatim Gerbang Nusantara. Dulu orang yang datang di Jatim, lanjutnya, selalu membandingkan antara jalan-jalan di Jateng yang ‘gronjalan’ dengan jalan-jalan di Jatim yang mulus. Jalan di Jatim dulu tidak banyak yang berlubang.
Yang jelas jargon-jargon Gubernur Jatim itu kurang mengena untuk masyarakat. Sebaiknya, jargon itu yang mengena dan berdampak kepada masyarakat. “Misal Tulus. Terang lampunya dan mulus jalannya,” kata Choirul Anam.
Termasuk subsudi alat pertanian dan pupuk untuk petani. Serta proteksi daging impor bagi peternak lokal agar harga daging lokal tetap stabil.
Paparan hasil survei disampaikan oleh Dr Sufyanto (peneliti utama The Republic Institute) dengan pengamat Choirul Anam dan Dr Syaiful Bahtiar (pengamat politik dari Universitas Mulawarman Samarinda).
Sufyanto mengungkapkan, mayoritas warga Jatim merasa puas terhadap kinerja Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dalam 100 hari pertama masa jabatan periode kedua mereka.
“Mayoritas responden puas terhadap kinerja Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur selama 100 hari kerja ini,” kata Peneliti Utama The Republic Institute, Dr Sufyanto, dalam paparannya, Senin (26/5/2025).
Survei itu mencatat 71,4 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Khofifah-Emil. Sebanyak 23,5 persen menyatakan kurang puas, dan 5,1 persen tidak menjawab. Tingginya tingkat kepuasan publik ini dipengaruhi oleh berbagai program yang dinilai efektif dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Sufyanto menjelaskan, kepuasan warga dilatarbelakangi oleh sejumlah indikator Di antaranya komitmen pasangan Khofifah-Emil dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi dan ketahanan pangan, konsistensi terhadap janji kampanye, serta keselarasan dengan program nasional Asta Cita. Mereka juga dianggap responsif terhadap persoalan sosial di masyarakat
“Beberapa indikator yang dijadikan pertimbangan utama oleh responden yang menjawab puas yakni komitmen pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pangan. Kemudian konsisten pada janji dan program yang dibawa saat kampanye,” jelasnya.
Program Bus Trans Jatim menjadi salah satu yang paling diapresiasi publik. Sebanyak 92,9 persen responden menginginkan program ini dilanjutkan dan diperluas. Pembangunan rumah subsidi juga mendapat dukungan luas, dengan 84,7 persen responden berharap program ini terus berjalan. Dalam hal stabilisasi harga pangan, sebanyak 77,6 persen warga Jatim menyatakan puas atas kebijakan Khofifah-Emil.(Eka Nurcahyo)
