Surabaya (IMR) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur terus berjalan meski masih menghadapi sejumlah tantangan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan hingga 20 Agustus 2025, sudah ada 1,9 juta penerima manfaat dari program nasional tersebut
“Hari ini ada 714 SPPG di Jawa Timur dan penerimanya 1,9 juta,” ujar Khofifah saat Rapat Konsolidasi Program Prioritas Nasional Bidang Pangan di Ruang Hayam Wuruk, Kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Timur, Kamis (21/8/2025).
Rapat ini dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, dan beberapa jajaran Kabinet Merah Putih.
Sedangkan dari unsur Provinsi Jatim, hadir Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudi Saladin, Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto, Kepala BINDA Jatim Brigjen TNI Murbianto Adhi Wibowo, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim Kuntadi, Sekretaris Daerah Adhy Karyono, para asisten Sekda, serta pimpinan BUMD, serta bupati dan wali kota se-Jatim.
Khofifah menegaskan bahwa program MBG memiliki dampak luas, tidak hanya pada penerima manfaat, tetapi juga pada serapan tenaga kerja, UMKM, hingga produk pertanian lokal. Menurutnya, semakin cepat realisasi program, semakin besar pula multiplier effect bagi perekonomian daerah.
“Pegawai dan jenis SPPG, kita bisa melihat kalau bisa maksimal, maka serapan naker bagus, UMKM kita bagus, dan serapan produk pertanian kita bagus,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui adanya kendala koordinasi yang perlu diperkuat antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa kabupaten/kota disebut belum memperbarui data penerima manfaat, sehingga berpengaruh pada percepatan distribusi.
“Ada hal yang secara khusus kami sampaikan, kendala ini catatan kami: kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah. Kami terima kasih Pak Mendagri beberapa minggu terakhir melakukan koordinasi secara khusus, baik terkait MBG, terkait bedah rumah, terkait KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih). Bahwa memang koordinasi ini harus ditingkatkan kembali,” jelasnya.
Khofifah menambahkan, dari kebutuhan total 3.545 SPPG untuk Jawa Timur, masih ada ruang percepatan terutama jika basis pesantren tercover secara lebih luas. Saat ini tercatat baru sekitar 6.000 santri dari pesantren yang masuk dalam data penerima manfaat, padahal ada pesantren besar dengan jumlah santri belasan ribu yang juga menjadi penerima manfaat namun belum tercover.
“Kalau total pesantren itu tercover, maka percepatan ini bisa lebih signifikan lagi,” ucapnya.
Untuk memastikan distribusi semakin merata, Khofifah mendorong optimalisasi peran Satgas MBG di daerah melalui sosialisasi massif dan penguatan sistem informasi. Bahkan, ia membuka opsi pemanfaatan gedung kecil di depan Grahadi sebagai lokasi strategis untuk mendukung penyebaran layanan SPPG.
“Kami mohon sekali lagi kalau ada update data, mohon kami bisa segera mendapatkannya,” tambahnya.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan telah menjangkau lebih dari 20 juta penerima di seluruh Indonesia per 15 Agustus lalu. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan jumlah target penerima terbesar.
Menko Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi capaian program MBG yang telah diraih Provinsi Jatim. Dia menyebut capaian ini menjadi penyemangat bagi jajarannya untuk bekerja lebih giat.
“Kita ini kelelahan, tapi kalau sudah sampai Jawa Timur semangat lagi,” ujar Zulkifli.
Dia lalu menjelaskan hingga hingga pertengahan Agustus 2025, jumlah penerima manfaat dari program MBG sudah mencapai 20 juta orang. Angka ini cukup menggembirakan, apalagi capaian Jatim merupakan tertinggi dibanding provinsi lain.
“Makan Bergizi Gratis, kita bersyukur Agustus ini sudah 20 juta penerima manfaat,” terang Zulkifli.
Capaian tersebut, terang Zulkifli, terjadi karena dua alasan. Pertama, tenaga pelaksana yang tergabung dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) baru selesai dilatih.
“Kedua, tata kelolanya belum selesai. Perpresnya mudah-mudahan bisa selesai dalam minggu-minggu ini,” kata dia.
Lebih lanjut, Zulkifli menekankan pelaksanaan program MBG perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Ini mengingat cakupan program tersebut yang sangat besar.
“Memang kerja ini harus bareng-bareng, kalau tidak, aduh, tidak bisa. Tanpa dukungan semua pihak, tidak mungkin bisa,” ungkap Zulkifli. [tok/beq]
