InfoMalangRaya.com—Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk Faisal Ali, menolak tegas wacana Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk merevisi Qanun atau Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), pasca terjadinya gangguan layanan PT Bank Syariah Indonesia (BSI).
Menurut Tgk Faisal Ali, gangguan layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang terjadi beberapa waktu lalu tidak bisa dijadikan alasan merevisi qanun LKS dan mengizinkan bank konvensional kembali beroperasi di Bumi Serambi Makkah.
“Mengundang bank riba ke Aceh sama halnya kita membenci terhadap ajaran-ajaran agama dan kalau tidak komitmen menjalankan ajaran agama itu bahaya, dosa itu. Bahkan bukan hanya dosa tapi juga berpotensi kadang-kadang kepada murtad,” kata Tgk Faisal Ali alias Lem Faisal, Senin (15/5/2023).
Menurut Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) qanun yang mengatur lembaga keuangan syariah (LKS) penerapanya baru berjalan dua tahun. Karena itu menurutnya belum perlu dievaluasi bukan direvisi.
“Qanun LKS ini baru dua tahun ditetapkan, lantas karena ada kesalahan di Bank Syariah Indonesia (BSI) timbul wacana merevisinya. Padahal, di Aceh masih ada perbankan syariah lainnya,” kata Ketua MPU Aceh Tgk H Faisal Al di Banda Aceh, Selasa (16/5/2023).
Pernyataan tersebut dikemukakan Faisal Ali menanggapi wacana DPR Aceh merevisi Qanun LKS menyusul adanya gangguan transaksi di Bank Syariah Indonesia (BSI) beberapa waktu lalu.
Faisal menilai, usulan revisi qanun LKS bertolak belakang dengan hasil qanun yang telah disepakati bersama oleh pemerintah baik eksekutif, legislatif maupun tokoh-tokoh masyarakat.
“Jangan sampai ada permasalahan di teknis kenapa qanunnya yang kita rombak, bank konvensional yang kita undang, salah itu. Kalau ada tikus yang bermasalah di rumah bukan rumahnya yang dibakar, tapi tikusnya yang dibunuh,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia berharap kepada para pejabat dan pemangku kepentingan di Aceh agar lebih cermat dalam memutuskan perkara qanun lembaga keuangan syariah ini. Mereka diberikan tanggung jawab terhadap keberlangsungan perputaran ekonomi di Aceh, sehingga dianjurkan untuk menghindari adanya uang riba.
“Masalah riba ini jangan ada upaya siapa pun yang masih diberikan tanggung jawab oleh Allah anti terhadap nilai-nilai keagamaan itu diterapkan di Aceh,” katanya.
“Siapa pun dia, kalaupun tidak mau dijalankan tapi jangan anti terhadap masyarakat kita yang ingin menjalankan kewajiban beragama dan perintah Allah,” tambahnya.*
Qanun Lembaga Keuangan Syariah Aceh Perlu Dievaluasi, Bukan Direvisi
