Tantangan dan Tanggapan terhadap Rencana Demo 25 Agustus 2025
Sebuah ajakan untuk melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada tanggal 25 Agustus 2025 sedang beredar luas di media sosial. Aksi ini diinisiasi oleh kelompok yang mengklaim diri sebagai “Revolusi Rakyat Indonesia”. Kelompok tersebut juga meminta partisipasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk para pekerja, petani, hingga mahasiswa.
Berikut adalah berbagai respons yang muncul terkait ajakan demo tersebut:
Penanggung Jawab Aksi Masih Tidak Jelas
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Mohammad Jumhur Hidayat, menyampaikan bahwa penanggung jawab dari aksi yang akan digelar pada 25 Agustus masih belum jelas. Ia menilai tidak adanya identitas yang jelas membuat aksi tersebut rentan menjadi anarki. Jumhur khawatir jika hal itu terjadi, bisa berujung pada keributan yang merugikan rakyat.
“Saya melarang semua anggota atau keluarga besar KSPSI di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Jabodetabek, untuk turut serta dalam aksi 25 Agustus,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tanpa adanya penanggung jawab yang jelas, aksi tersebut dapat menjadi sarana untuk kepentingan politik elite. Oleh karena itu, KSPSI dan elemen gerakan buruh tidak akan terlibat dalam aksi tersebut.
BEM SI Tidak Ikut Demo
Koordinator Media Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, menyatakan bahwa kelompoknya tidak akan turun ke jalan pada 25 Agustus mendatang. Ia menegaskan bahwa penggunaan nama BEM SI Kerakyatan dalam ajakan demo tersebut adalah tidak benar.
Pasha menjelaskan bahwa BEM SI Kerakyatan telah melakukan aksi pada 21 Agustus 2025 di depan Gedung DPR. Dalam aksi tersebut, mereka menuntut pembatalan pembahasan rancangan undang-undang yang bermasalah serta penerapan kebijakan yang hanya menguntungkan kalangan oligarki.
Rencana Partai Buruh
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan bahwa meskipun kelompoknya memiliki isu serupa dengan yang disampaikan dalam undangan demo 25 Agustus, Partai Buruh akan menggelar aksi pada 28 Agustus 2025.
“Aksi bertajuk ‘Hapus Outsorcing dan Tolak Upah Murah’ akan diadakan di depan Gedung DPR dan Istana Negara. Ribuan buruh dari berbagai wilayah akan turut serta,” ujar Said.
Aksi ini juga akan digelar di beberapa kota industri seperti Serang, Banten; Samarinda, Kalimantan Timur; hingga Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa Partai Buruh akan fokus pada waktu dan lokasi yang lebih tepat sesuai dengan rencana mereka sendiri.
Reaksi Masyarakat dan Elemen Lain
Selain respons dari organisasi buruh dan mahasiswa, masyarakat umum juga mulai memberikan tanggapan. Beberapa warga mengkhawatirkan dampak negatif dari aksi yang tidak jelas tujuannya. Sementara itu, sebagian lainnya mendukung upaya untuk menyuarakan aspirasi rakyat, asalkan dilakukan secara damai dan terstruktur.
Beberapa pengamat politik menilai bahwa aksi yang tidak jelas latar belakangnya bisa memicu ketegangan di tengah masyarakat. Mereka menyarankan agar setiap kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi harus memiliki perencanaan matang dan transparan.
Kesimpulan
Rencana demo 25 Agustus 2025 masih menjadi topik hangat yang memicu berbagai tanggapan dari berbagai elemen masyarakat. Meski ada kelompok yang siap turun ke jalan, banyak pihak yang menilai pentingnya kesadaran akan risiko dan dampak dari aksi yang tidak jelas arahnya. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tetap waspada dan memilih cara penyampaian aspirasi yang aman dan konstruktif.
