Pemulihan Uang Negara dan Upaya Pemberantasan Korupsi di Bawah Pemerintahan Prabowo
Dalam satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, aparat penegak hukum dilaporkan telah berhasil mengembalikan uang negara sebesar Rp 1,7 triliun dari para terpidana kasus korupsi. Angka ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menegakkan keadilan dan memulihkan aset negara yang hilang akibat tindakan tidak wajar.
Laporan riset yang dikeluarkan oleh NEXT Indonesia Research & Publications pada Sabtu (18/10) menyebutkan bahwa uang negara sebesar Rp 1,7 triliun berasal dari berbagai sumber, termasuk rampasan hasil korupsi, lelang barang rampasan, dan penguasaan kembali kawasan hutan. Hal ini menunjukkan upaya sistematis yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum untuk mengembalikan kerugian negara yang dialami selama beberapa tahun terakhir.
Selama setahun pemerintahan berjalan, Presiden Prabowo gencar melakukan tindakan tegas terhadap koruptor. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani sebanyak 43 kasus korupsi. Dari penanganan kasus-kasus tersebut, Kabinet Merah Putih mampu menekan kerugian negara hingga mencapai angka Rp 320,4 triliun.
Salah satu kasus terbesar yang telah diungkap adalah korupsi tata kelola minyak mentah di lingkungan kelompok usaha PT Pertamina (Persero). Kasus ini terjadi antara periode 2018 hingga 2023 dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 285 triliun. Penanganan kasus ini menjadi salah satu contoh nyata dari upaya pemerintah dalam memberantas praktik korupsi yang merugikan rakyat dan negara.
Prabowo sering menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi di Indonesia. Salah satu pernyataannya yang paling menonjol terjadi saat dialog bersama Chairman and Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, dalam ajang Forbes Global CEO Conference 2025 yang berlangsung di Hotel The St Regis, Jakarta, Rabu (15/10).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyebut bahwa korupsi merupakan “penyakit berbahaya” yang dapat menghancurkan negara jika tidak ditangani dengan tegas. Ia menjelaskan bahwa korupsi bisa berkembang seperti kanker dan sulit disembuhkan jika tidak segera diatasi.
“Menurut saya, korupsi adalah penyakit. Ketika sudah mencapai stadium 4 seperti kanker, akan sangat sulit disembuhkan. Dalam sejarah, korupsi bisa menghancurkan negara, bangsa, dan rezim. Jadi, ya, saya bertekad untuk memberantas korupsi,” ujar Prabowo.
Upaya Sistematis dalam Pemberantasan Korupsi
Beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberantasan korupsi meliputi:
- Peningkatan koordinasi antara lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan KPK.
- Penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan untuk mencegah terjadinya korupsi.
- Pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan dugaan korupsi.
- Pemulihan aset negara yang telah dirampas atau disalahgunakan.
Selain itu, pemerintah juga fokus pada pencegahan korupsi melalui pendidikan dan sosialisasi anti-korupsi kepada masyarakat luas. Dengan adanya kesadaran yang tinggi, diharapkan masyarakat akan lebih aktif dalam mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi yang terjadi di sekitarnya.
Tantangan dan Harapan Masa Depan
Meskipun ada kemajuan signifikan dalam pemberantasan korupsi, tantangan tetap ada. Korupsi sering kali tersembunyi di balik struktur organisasi yang kompleks dan memiliki jaringan yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih transparan dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung pemberantasan korupsi.
Harapan besar diarahkan pada pemerintahan yang lebih bersih dan berintegritas. Dengan komitmen yang kuat dan tindakan nyata, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang bebas dari korupsi dan mampu menjaga keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.
