InfoMalangRaya –
SDM Unggul Tingkatkan Kredibilitas Indonesia di Mata Dunia
Penyiapan SDM yang unggul ditujukan agar Indonesia meningkatkan kredibilitasnya dan memperoleh kepercayaan internasional (international trust).
Sidang Tahunan MPR RI 2023 yang digelar di gedung Nusantara MPR/DPR RI kembali diwarnai dengan nuansa adat Nusantara. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) hadir mengenakan busana adat dari Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.
Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin memakai pakaian adat Demang Betawi, Ketua DPR RI Puan Maharani mengenakan pakaian adat Dayak, dan ajudan presiden memakai busana daerah, yakni masing-masing mengenakan pakaian adat Dayak, Bali, dan Baduy.
Perhelatan Sidang Tahunan MPR RI 2023 dihadiri oleh sebanyak 1.549 undangan. Terdiri dari antara lain para menteri, pimpinan partai-partai politik, raja-raja Nusantara, pimpinan lembaga negara, mantan presiden/wapres serta para duta besar negara sahabat. Turut hadir pula sekitar 500 para pegawai teladan dari pelbagai instansi kementerian dan lembaga.
Ketika menyampaikan Pidato Kenegaraan, Presiden RI Jokowi mengatakan, pemerintah terus fokus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul agar kiprah Indonesia di tengah kancah global semakin diakui. Apalagi, Indonesia dalam beberapa tahun mendatang akan menikmati bonus demografi.
Komitmen tersebut terwujud dari anggaran perlindungan sosial melalui berbagai program untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan peningkatan kualitas SDM. Setidaknya, sejak 2015-2023 total anggaran pemerintah yang digelontorkan sebesar Rp3.212 triliun.
“Anggaran tersebut untuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia termasuk di dalamnya program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya,” kata Presiden Jokowi, dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Melalui optimalisasi anggaran pembangunan manusia dan kebudayaan, pemerintah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6 persen di 2022. Lalu, menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 di 2022. Di samping juga meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5, pada tahun lalu.
Di satu sisi, pemerintah juga memperluas akses dan peluang lapangan kerja untuk melalui re-skilling dan up-skilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Kartu Prakerja. Presiden Jokowi menambahkan, SDM yang telah dipersiapkan tersebut harus mendapat lapangan kerja untuk menghasilkan produktivitas nasional. Sehingga, mampu mengembangkan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya.
Produktivitas serupa itu, menurut Presiden Jokowi, tentunya akan memberikan nilai tambah sebesar-besarnya. “Di situlah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window of opportunity kita untuk meraih kemajuan, karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam. Termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan,” ucapnya.
Satu hal, Presiden Jokowi menuturkan bahwa penyiapan SDM yang unggul juga ditujukan agar Indonesia meningkatkan kredibilitasnya dan memperoleh kepercayaan internasional (international trust). Dia menyatakan, hal itu penting agar Indonesia bisa mendapatkan tempat lebih baik di dunia internasional.
“Suara Indonesia akan lebih didengar sehingga memudahkan kita dalam bernegosiasi. Peluang (international trust) tersebut harus mampu kita manfaatkan. Rugi besar kita jika melewatkan kesempatan ini karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu kita akan kembali memilikinya,” tukas Presiden Jokowi.
Anggaran Pendidikan dan Kesehatan
Pada sesi berikutnya, Presiden menyampaikan Pidato Keterangan Pemerintah Atas RAPBN Tahun Anggaran 2024 dan Nota Keuangan. Pada kesempatan itu, Presiden menyampaikan untuk mewujudkan SDM unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing, tahun depan disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun atau 20 persen APBN. Hal itu tecermin dari alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,3 triliun, transfer ke daerah Rp346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp77,0 triliun.
Menurut Kepala Negara, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kualitas PAUD, peningkatan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.
Anggaran tersebut diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, serta menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir.
“Termasuk juga mengefektifkan program JKN, serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14 persen di tahun 2024, yang dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi,” imbuh Kepala Negara.
Pada RAPBN 2024, dalam upaya mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pembangunan SDM jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp493,5 triliun.
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengarahkan reformasi program perlindungan sosial pada penyempurnaan skema perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat.
Selain itu, memperbaiki basis data penerima, antara lain, dilakukan lewat penguatan data registrasi sosial ekonomi, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024.
Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari
