Penemuan Oknum HRD yang Menyembunyikan Lowongan Kerja
BANDUNG — Sebuah temuan menarik terkait sistem rekrutmen di beberapa perusahaan di Jawa Barat mengungkap adanya oknum yang diduga sengaja tidak mengumumkan lowongan kerja. Hal ini dilakukan agar bisa memperjualbelikan posisi tersebut kepada pihak tertentu, yang akhirnya merugikan para pencari kerja.
Sekda Jabar, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa temuan ini ditemukan saat proses evaluasi terhadap laman penyediaan lowongan pekerjaan bernama Gerai Layanan Informasi Ketenagakerjaan (GLIK). Ia menyebutkan bahwa partisipasi perusahaan dalam mengumumkan lowongan di platform ini masih minim. Setelah ditelusuri, ternyata ada oknum-oknum yang terlibat dalam hal ini.
“Ada oknum ya, artinya tidak semua orang tidak suka dengan platform ini. Ada yang lebih suka melakukan secara manual karena kalau manual mereka bisa bergerak lebih bebas, misalnya dari kampung ke kota. Atau ujung-ujungnya ada pungutan liar. Ini kan rahasia warung kopi,” kata Herman saat dikonfirmasi.
Menurut informasi yang ia dapatkan, para oknum ini ada yang diduga memberikan tarif tertentu agar pelamar bisa masuk ke perusahaan tersebut. Akibatnya, perusahaan enggan mengumumkan jika ada lowongan pekerjaan di perusahaan itu.
“Kalau ingin kerja harus bayar x rupiah. Itu adalah oknum loh ya. Ada perusahaan-perusahaan yang di dalamnya ada oknum di HRD yang tidak mau terbuka dalam rekrutmen pegawai. Kenapa? Karena kalau tidak terbuka bisa tertutup, bisa terjadi transaksi di bawah meja. Itu tidak boleh,” jelasnya.
Keberadaan oknum-oknum HRD yang menerapkan sistem rekrutmen seperti itu, menurut Herman, sudah banyak dibicarakan. Namun, ia memastikan bahwa hal ini benar-benar terjadi dan terdapat di beberapa perusahaan wilayah Jawa Barat.
“Ini kan obrolan warung kopi. Kalau saya sendiri mendengar langsung. Makanya bisa terlihat dari kenapa kok ada platform tapi tidak proaktif ya perusahaannya? Pasti HRD-nya ada masalah,” tambahnya.
Herman menilai bahwa dengan adanya platform khusus seperti GLIK, para pencari kerja tidak perlu lagi mengantre hingga berdesak-desakan, seperti yang baru-baru ini terjadi di Cianjur dan wilayah Bekasi. Layanan khusus ini juga dinilai lebih efektif karena pelamar hanya perlu mengirimkan berkas secara daring ke perusahaan yang membutuhkan.
“Kalau manusianya pada diam, platform tidak ada apa-apanya. Ditambah ada oknum, apakah oknum itu di Pemda, apakah oknum itu di perusahaan, sebetulnya bisa. Kalau mau serius,” ujar Herman.
Pemprov Jabar akan segera menindaklanjuti masalah ini. Gubernur Dedi Mulyadi akan mengumpulkan seluruh kepala daerah untuk membahas dan menangani masalah tersebut.
“Pak Gubernur minta agar menseriusi masalah ini dan tidak ada lagi kejadian seperti Bekasi, seperti Cianjur butuh 30 orang, mendatangkan puluhan ribu orang. Jadi kesannya enggak bagus, belum lagi ada resiko chaos dan lain sebagainya,” tutupnya.
