Pemkab Sumenep Masih Tunggu Regulasi Sekolah Rakyat
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, mengakui bahwa hingga saat ini masih belum sepenuhnya memahami regulasi yang terkait dengan pelaksanaan Sekolah Rakyat. Program nasional ini menjadi salah satu fokus pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Salah satu hal yang masih menjadi ketidakjelasan adalah aturan terkait kuota siswa. Jika kuota tidak terpenuhi, apakah program tetap dilaksanakan atau dibatalkan? Hal ini masih menjadi pertanyaan besar bagi Pemkab Sumenep. Kepala Dinas Sosial dan Perlindungan Perempuan Anak (Dinsos P3A) Sumenep, Mustangin, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu kejelasan dari regulasi yang akan diterima.
“Kami belum tahu apakah Sekolah Rakyat tetap digelar atau tidak. Kami masih menunggu informasi lebih lanjut,” ujar Mustangin.
Selain itu, Pemkab juga belum mengetahui secara pasti jadwal pelaksanaan Sekolah Rakyat untuk daerah kategori 1C seperti Sumenep. Informasi yang diterima hanya sebatas rencana pelaksanaan selama bulan Agustus, tanpa tanggal pasti. Meski ada kabar yang menyebutkan bahwa Sekolah Rakyat akan dimulai pada awal Agustus, Mustangin menepis informasi tersebut karena belum ada regulasi resmi yang diterima.
“Bahwa ada informasi digelar di awal Agustus, kami juga belum ada, belum menerima. Pokoknya di bulan Agustus begitu,” tambahnya.
Meski belum ada kepastian regulasi, Pemkab Sumenep tetap berupaya maksimal untuk memenuhi target kuota peserta didik. Jika hingga akhir masa penjaringan kuota tetap tidak terpenuhi, Pemkab berencana melapor ke Satgas Sekolah Rakyat di kementerian untuk mendapatkan arahan selanjutnya.
“Kami masih terus berupaya menyisir siswa, nanti bagaimana-bagaimana kami laporkan ke kementerian,” ujar Mustangin.
Diketahui, hingga akhir Juli 2025, jumlah calon siswa yang terjaring baru lima orang, empat jenjang SMP dan satu jenjang SD, dari target 100 peserta. Untuk memenuhi kuota tersebut, Pemkab Sumenep terus melibatkan lebih banyak elemen masyarakat, seperti tokoh desa dan pendamping sosial. Tujuannya adalah agar bisa menjangkau lebih banyak anak dari keluarga miskin yang belum terdata atau sulit dijangkau oleh petugas.
Kendala Sosialisasi dan Kurangnya Pemahaman Masyarakat
Selain soal regulasi dan kuota, Pemkab Sumenep juga menghadapi kendala dalam sosialisasi program Sekolah Rakyat kepada masyarakat. Banyak orangtua belum memahami apa itu Sekolah Rakyat, sehingga ragu mendaftarkan anaknya. Ketidakjelasan kurikulum, jadwal belajar, maupun guru yang akan mengajar menjadi alasan utama ketidakpercayaan mereka.
Beberapa faktor lain yang turut memengaruhi partisipasi masyarakat antara lain kesadaran akan pentingnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang disampaikan oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, Pemkab berharap dapat meningkatkan komunikasi dengan masyarakat melalui berbagai media dan forum diskusi agar semua pihak lebih memahami tujuan serta manfaat dari Sekolah Rakyat.
Upaya Pemkab untuk Meningkatkan Partisipasi
Untuk menciptakan kesadaran yang lebih baik, Pemkab Sumenep terus melakukan inisiatif-inisiatif yang bertujuan menjangkau masyarakat luas. Salah satunya adalah dengan melibatkan tokoh-tokoh setempat dan organisasi kemasyarakatan sebagai agen sosialisasi. Selain itu, pihak dinas juga berupaya memberikan edukasi langsung kepada warga melalui pertemuan-pertemuan di tingkat desa.
Tidak hanya itu, Pemkab juga berencana mengadakan pelatihan bagi para pendamping sosial agar lebih mampu menjelaskan konsep Sekolah Rakyat secara efektif. Dengan demikian, diharapkan masyarakat lebih percaya diri dan siap mendaftarkan anak-anak mereka ke program ini.
Harapan untuk Masa Depan Pendidikan
Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari latar belakang ekonomi lemah. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Sumenep.
Pemkab Sumenep berkomitmen untuk terus berupaya meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Dengan dukungan dari masyarakat dan pihak terkait, diharapkan Sekolah Rakyat dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi kehidupan pendidikan di daerah ini.
