InfoMalangRaya.com– Sel-sel tahanan dan penjara akan penuh dalam hitungan hari sehingga keamanan masyarakat terancam, kata organisasi yang memayungi 95 persen kepala lapas di wilayah England dan Wales memperingatkan para pemimpin politik.
“Seluruh sistem peradilan pidana berada di jurang kegagalan,” demikian ditulis Prison Governors’ Association (PGA) dalam sebuah surat seperti dilansir BBC Selasa (25/6/2024).
Menurut data terbaru Kementerian Kehakiman yang dipublikasikan hari Jumat pekan lalu, saat ini penjara menampung 87.395 terpidana, dengan jumlah total tempat yang tersedia 88.778.
“Menunda-nunda bukan pilihan, inilah apa yang sedang terjadi saat ini,” tulis surat tersebut, yang dilihat secara ekslusif oleh BBC News.
Sementara tidak ada sel penjara untuk mengurung pelaku kriminal, sel-sel yang ada di gedung pengadilan dan tahanan polisi juga akan segera penuh. Apabila tempat tahanan habis, maka upaya untuk mengurangi tumpukan kasus di pengadilan juga akan terkendala, sehingga sistem peradilan kriminal tidak dapat berfungsi.
Sumber-sumber di Kementerian Kehakiman mengatakan kepada BBC News bahwa aparat terkait dan para menteri sudah berdiskusi untuk menggunakan Civil Contingencies Act 2004, yang akan memberikan kewenangan tambahan kepada para menteri seperti kewenangan untuk membebaskan narapidana lebih dini, dalam keadaan darurat berskala besar.
Bulan lalu, pemerintah mengumumkan kebijakan darurat yang disebut Operation Early Dawn, yaitu pembebasan dini para napi disebabkan sel penjara penuh.
Operasi itu mencakup sebagian terdakwa yang ditempatkan di dalam tahanan kepolisian lebih lama atau dikeluarkan dari tahanan dengan uang jaminan.
Di dalam surat tersebut PGA mendesak segera dilakukan perubahan legislasi, supaya semua napi secara rutin dibebaskan dari kurungan apabila sudah menjalani 40% masa hukuman. Ketentuan ini harus diberlakukan surut kepada semua napi yang saat ini meringkuk di dalam sel.
Pemerintah Konservatif Inggris saat ini mengatakan, apabila terpilih kembali, mereka akan menuntaskan program 20.000 sel penjara baru pada 2030 dengan membuang apa yang mereka sebut sebagai aturan peninggalan Uni Eropa.*
