Kritik Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan City Walk di Pemalang
Pemerintah Kabupaten Pemalang kini tengah menghadapi berbagai kritik terkait rencana pembangunan City Walk di Jalan Jenderal Sudirman. Proyek ini menjadi topik yang hangat dibicarakan oleh warganet dan masyarakat luas, dengan banyak pihak menilai bahwa proyek ini tidak tepat sasaran.
City Walk yang dianggarkan sebesar Rp17,2 miliar ini dinilai sebagai penggunaan dana yang tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas. Banyak warga merasa bahwa uang tersebut seharusnya digunakan untuk memperbaiki jalan-jalan protokol dan lingkungan yang kondisinya sangat memprihatinkan. Proyek ini akan dimulai pada 4 Agustus 2025 dan melibatkan penerapan sistem lalu lintas satu arah di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, mulai dari pertigaan Tugu BRI hingga Simpang Compo, termasuk Jalan Sindoro.
Dalam beberapa komentar media sosial, banyak warga menyampaikan kekecewaannya terhadap rencana ini. Salah satu komentar yang menarik perhatian adalah: “Kudu dalan iki sing dipikir, malah City Walk sing gak penting.” Artinya, yang harusnya diprioritaskan adalah perbaikan jalan yang rusak, bukan membuat City Walk yang dianggap tidak penting.
Video-video yang diunggah di Facebook juga memberikan gambaran tentang kondisi jalan-jalan yang rusak dan menghambat kelancaran transportasi publik. Hal ini memperkuat argumen bahwa masyarakat lebih membutuhkan perbaikan infrastruktur dasar daripada proyek estetika.
Meskipun City Walk bertujuan untuk mempercantik wajah kota dan meningkatkan daya tarik pariwisata, banyak warga Pemalang merasa bahwa proyek ini justru mengabaikan kebutuhan yang lebih mendesak. Perbaikan jalan lingkungan, revitalisasi saluran air, serta pemulihan akses publik yang rusak parah menjadi prioritas utama bagi mereka.
Gelombang kekecewaan publik di media sosial menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang besar ini tidak sepenuhnya didukung oleh masyarakat. Ini bukan sekadar penolakan terhadap inovasi, tetapi sebuah pertanyaan serius tentang urgensi dan prioritas dalam konteks minimnya layanan dasar vital lainnya.
Hingga saat ini, belum ada respons resmi yang diberikan oleh dinas teknis atau pemerintah daerah terkait kritik yang membanjiri ruang publik. Namun, tampak jelas bahwa komunikasi yang transparan serta keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap fase perencanaan kota akan sangat penting dalam menentukan keberhasilan dan legitimasi proyek-proyek pembangunan jangka panjang.
Pertanyaan Serius Mengenai Prioritas Pembangunan
Masyarakat Pemalang mempertanyakan apakah proyek City Walk benar-benar menjadi prioritas yang tepat. Dengan kondisi jalan yang rusak dan akses transportasi yang terganggu, banyak warga merasa bahwa proyek ini justru tidak relevan dengan kebutuhan mereka.
Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan bagaimana alokasi dana sebesar Rp17,2 miliar dapat dialokasikan untuk proyek yang tidak langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka. Mereka berharap agar pemerintah lebih fokus pada perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalan, saluran air, dan akses publik yang telah rusak.
Perlu adanya dialog yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa semua proyek pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan rakyat. Dengan demikian, proyek-proyek yang dijalankan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
