InfoMalangRaya.com—Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Hussein Al-Sheikh mengklaim Otoritas Palestina (PA) adalah perwakilan sah rakyat Palestina dan akan siap mengambil alih pemerintahan Gaza setelah berakhirnya agresi ‘Israel’.
Al-Sheikh yang berusia 63 tahun, salah satu tokoh PLO yang didukung penjajah ‘Israel’ menjadi nama paling menonjol menggantikan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas.
Ia menekankan bahwa tugasnya adalah untuk bekerja sama dengan penjajah ‘Israel’ dengan dalih meringankan penderitaan rakyat Palestina, dan mencatat bahwa Perjanjian Oslo dianggap telah berhasil, demikian dikutip laman Al Jazeera.
Dia mencatat bahwa semua faksi Palestina, termasuk Hamas, harus melakukan “penilaian nasional yang komprehensif terhadap segala sesuatu yang terjadi,” segera setelah perang berakhir.
Dalam sebuah wawancara dengan Reuters hari Sabtu Sheikh mengkonfirmasi bahwa jalur politik berdasarkan perjanjian ini sedang goyah dan “sampai saat ini belum mencapai tujuannya.”
Dalam bentuknya yang sekarang, hal ini tidak akan mencapai ambisi rakyat Palestina untuk mendirikan negara Palestina. negara dalam perbatasan yang mendahului perang tahun 1967.
Merujuk pada Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), Sheikh mengatakan bahwa tidak dapat diterima jika sebagian orang percaya bahwa metode dan pendekatan mereka dalam menangani perlawanan dengan penjajah ‘Israel’ adalah cita-cita tertinggi dan terbaik.
“Bukankah semua ini dan semua yang terjadi layak untuk dilakukan penilaian yang serius, jujur, dan bertanggung jawab untuk melindungi rakyat dan tujuan kita?” katanya menanggapi banyaknya kematian dan semua yang terjadi.
Al-Sheikh mengatakan bahwa meskipun ada dukungan lisan untuk mengelola negara Palestina, namun pihak Washington tidak mengusulkan mekanisme konkrit atau inisiatif politik, dan mengulangi seruan Mahmoud Abbas untuk mengadakan konferensi perdamaian internasional untuk memetakan jalan baru.
Tanggapan Hamas
Mengomentari pernyataan Syeikh tersebut, Sami Abu Zuhri, seorang pemimpin gerakan Hamas mengatakan, dukungan Al-Sheikh kepada penjajah ‘Israel’ dan seranganya kepada kelompok perlawanan dan pembebasan Palestina bukanlah sesuatu yang mengejutkan.
Ini adalah pertama kalinya seorang pemimpin senior Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang sekuler, berbicara secara terbuka tentang taktik Hamas sejak serangan 7 Oktober lalu.
Diketahui, wilayah Palestina saat ini terbagi menjadi tiga. Sebagian diambil paksa penjajah dan dijadikan ‘Negara ‘Israel’’ (22.145 km²), dua wilayah lainnya adalah Tepi Barat (5.860 km²) dan Jalur Gaza (365 km²).
Sebagai catatan, Otoritas Palestina (PA) dibentuk oleh Perjanjian Oslo (Oslo Accord), sebuah kesepakatan yang ditandatangani pemerintah penjajah ‘Israel’ dan pimpinan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), pada tahun 1993
Dengan perjanjian ini, penjajah memberi pengakuan hanya PLO satu-satunya yang mewakili rakyat Palestina, mengabaikan gerakan rakyat yang lain yang jauh lebih besar, seperti Gerakan Perlawanan Islam (Hamas).
Presiden Persatuan Sejarawan Internasional Palestina, Ghassan Washah, dalam sebuah wawancara dengan Al-Jazeera menggambarkan Perjanjian Oslo sebagai “kelahiran yang tidak sah dan menyimpang’, karena ditentukan tanpa melakukan referendum umum atau bahkan menerima pendapat kekuatan-kekuatan besar yang ada di Palestina.
Agresi ‘Israel’ di Jalur Gaza terjadi selama beberapa dekade dan telah berlangsung sebanyak lima kali, dengan agresi terbaru terjadi pada 7 Oktober 2023.
Perang Furqan (2008), Perang Hijarah Sijjil (Batu Neraka) tahun 2021, Perang Ashful Ma’kul (Dedaunan yang Digerogoti Ulat) tahun 2014, Perang Saiful Quds tahun 2021, dan Operasi Taufan Al-Aqsha tahun 2023.
Selama kali agresi ‘Israel’, mayoritas korban adalah Warga Gaza yang dikelola Hamas. Menariknya, meski rakyat Gaza dan Hamas yang jadi sasaran, mayoritas tawanan yang keluarkan pihak Hamas selama kurun waktu itu adalah warga Tepi Barat.
Tahun 2011, Hamas membebaskan lebih dari 1000 tahanan Palestina di penjara ‘Israel’ dengan satu tentara Zionis bernama Gilad Shalit. Mayoritas tawanan yang dibebaskan berasal dari wilayah yang justru dikelola, yang justru dikelola Otoritas Palestina, yang didominasi organisasi PLO dan Fatah.
Dan yang mengejutkan, selama tiga survei sejak dimulainya agres ‘Israel’ ke Gaza, 7 Oktober, mayoritas warga Palestina di Tepi Barat yang dikuasai Otoritas Palestina, justru berpihak pada Hamas.
Jajak pendapat terbaru ini dilakukan Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina (PSR) di Tepi Barat dan Jalur Gaza antara tanggal 22 November dan 2 Desember 2023 menunjukkan 90% warga menolak Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas, yang didukung Barat dan ‘‘Israel’’ dan meminta dirinya mundur teratur.*
Tak Ikut Perang dan Berkorban, Otoritas Palestina Siap Kelola Gaza bersama ‘Israel’
