InfoMalangRaya.com – Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) meloloskan resolusi gencatan senjata antara Israel dan kelompok pejuang Palestina di Jalur Gaza dan pembebasan semua tawanan setelah Amerika Serikat tidak lagi memveto resolusi tersebut.
Sebanyak 14 anggota dewan lainnya memberikan suara mendukung resolusi tersebut, yang diusulkan oleh 10 anggota dewan terpilih sedangkan AS abstain. Tepuk tangan meriah terdengar di ruang dewan setelah pemungutan suara pada hari Senin.
Resolusi tersebut menyerukan gencatan senjata segera untuk bulan puasa Ramadhan, yang akan berakhir dalam dua minggu. Namun, resolusi tersebut menuntut pembebasan semua tawanan yang disandera dalam Gerakan Perlawanan Islam, Hamas.
“Pertumpahan darah telah berlangsung terlalu lama,” kata Amar Bendjama, duta besar Aljazair, anggota Dewan Keamanan PBB saat ini dan salah satu pendukung resolusi tersebut. “Akhirnya, Dewan Keamanan memikul tanggung jawabnya.”
Pemerintahan Biden telah berulang kali memblokir resolusi Dewan Keamanan yang memberikan tekanan kepada Israel, namun semakin menunjukkan rasa frustrasi terhadap sekutunya itu seiring dengan meningkatnya jumlah korban sipil dan PBB memperingatkan akan terjadinya bencana kelaparan di Gaza.
Berbicara setelah pemungutan suara, Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield menyalahkan Hamas atas keterlambatan pengesahan resolusi gencatan senjata.
“Kami tidak setuju dengan semua isi resolusi tersebut,” katanya, yang menurutnya merupakan alasan mengapa AS abstain.
“Beberapa hal penting tertentu diabaikan, termasuk permintaan kami untuk menambahkan kecaman terhadap Hamas,” kata Thomas-Greenfield. Ia menekankan bahwa pembebasan tawanan Israel akan menyebabkan peningkatan pasokan bantuan kemanusiaan yang masuk ke daerah kantong pantai yang terkepung itu.
Gedung Putih mengatakan bahwa resolusi terakhir tidak memiliki bahasa yang dianggap penting oleh AS dan abstainnya AS tidak merepresentasikan pergeseran kebijakan.
Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa kegagalan AS untuk memveto resolusi tersebut merupakan sebuah “kemunduran yang jelas” dari posisi sebelumnya dan akan merugikan upaya-upaya perang melawan Hamas dan juga upaya-upaya untuk membebaskan para tawanan Israel yang ditahan di Gaza.
Kantornya juga mengatakan bahwa Netanyahu tidak akan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington, DC, sehubungan dengan sikap terbaru AS.
Presiden Joe Biden telah meminta untuk bertemu dengan para pejabat Israel untuk membahas rencana invasi darat Israel ke Rafah di Gaza selatan, di mana lebih dari 1 juta orang Palestina yang terlantar berlindung.
Juru bicara Gedung Putih John Kirby mengatakan bahwa AS “kecewa” dengan keputusan Netanyahu.
Bukan Akhir dari Krisis
Editor diplomatik Al Jazeera, James Bays, mengatakan bahwa pemungutan suara tersebut merupakan perkembangan yang “sangat, sangat signifikan”.
“Setelah hampir enam bulan, … pemungutan suara, yang hampir bulat,” menuntut gencatan senjata berkepanjangan dan segera di Gaza.
“AS telah menggunakan hak vetonya sebanyak tiga kali,” kata Bays. “Kali ini, AS membiarkan hal ini berlalu.”
“Resolusi Dewan Keamanan adalah hukum internasional. Mereka selalu dipandang mengikat semua negara anggota PBB,” tambahnya.
Dakwah Media BCA – Green
Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal InfoMalangRaya (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dalam sebuah posting di X bahwa resolusi tersebut “harus dilaksanakan”, dan menambahkan bahwa “kegagalan tidak dapat dimaafkan”.
Pemungutan suara dilakukan di tengah seruan internasional untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama hampir enam bulan ini, di saat pasukan Israel menggempur Gaza dan kondisi kemanusiaan di wilayah yang terkepung itu mencapai tingkat kritis.
Lebih dari 90 persen dari 2,3 juta penduduk Gaza telah mengungsi, dan kondisi di bawah pengepungan dan pengeboman Israel telah mendorong Gaza ke ambang kelaparan, kata PBB.
Lebih dari 32.000 warga Palestina telah terbunuh dalam serangan Zionis Israel sejak 7 Oktober, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, menurut otoritas kesehatan Palestina.
Israel memulai serangan militernya di Gaza setelah Hamas memimpin perlawanan ke wilayah penjajahan Israel selatan pada 7 Oktober, menewaskan sedikitnya 1.139 orang dan menyandera sekitar 250 orang lainnya, menurut perhitungan Israel.*
