InfoMalangRaya, Indonesia – Kiprah timnas Korsel di putaran III kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terancam terhenti secara paksa. Pasalnya, Kementerian Budaya, Olahraga, dan Pariwisata Korsel meminta Presiden Asosiasi Sepak Bola Korsel (KFA) Chung Mong-gyu dijatuhi hukuman karena sejumlah pelanggaran.
Pemerintah Korsel melakukan audit terhadap KFA sejak Juli lalu menyusul kontroversi penunjukan Hong Myung-bo sebagai pelatih Taeguk Warriors. Setelah melalui proses sekitar 3 bulan, ada dua rekomendasi utama. Pertama, Chung Mong-gyu dan dua figur lain harus dijatuhi hukuman. Kedua, proses penunjukan Hong Myung-bo harus diulang.
Langkah pemerintah itu berpotensi membuat KFA dibekukan oleh FIFA. Pasalnya, FIFA tak memberi toleransi sedikit pun terhadap intervensi pemerintah terhadap asosiasi yang berada di bawah naungannya. Jika itu terjadi, timnas Korsel akan mendapatkan sanksi berupa larangan bertanding di pentas internasional.
Inspektur Jenderal Kementerian Budaya, Olahraga, dan Pariwisata Choi Hyun-hoon, seperti dikutip Yonhap, mengatakan bahwa KFA harus mengambil tindakan terhadap Mong-gyu dalam waktu 1 bulan. Namun, seandainya mereka melakukan banding, pihaknya akan memproses banding tersebut dalam waktu 2 bulan.
Pemilihan Pelatih Timnas
Dalam audit yang dilakukannya, pemerintah Korsel memeriksa seluruh aktivitas KFA. Itu termasuk proses penunjukan Hong Myung-bo sebagai pelatih timnas Korsel, pengampunan pesepak bola yang terlibat kasus pengaturan skor, serta penggunaan dana pinjaman dan subsidi pembangunan Kompleks Sepak Bola Cheonan.
Secara khusus, soal penunjukan pelatih timnas, Kementerian Budaya, Olahraga, dan Pariwisata Korsel meminta KFA menghukum tiga figur. “Kami telah meminta tindakan disiplin berupa skors atau hukuman lebih tinggi untuk Presiden Chung Mong-gyu, wakil ketua eksekutif, dan kepala bagian teknologi karena pelanggaran prosedur,” urai pemerintah Korsel seperti dikutip InfoMalangRaya dari Chosun Ilbo.
Labih lanjut disampaikan, “Terkait penunjukan Hong Myung-bo sebagai pelatih tim yang ditemukan adanya cacat prosedural, kami telah meminta KFA untuk mengambil langkah guna memperbaiki cacat prosedural itu. Termasuk meminta Komite Penguatan untuk merekomendasikan kembali kandidat pelatih yang kemudian dipilih dewan direksi.”
Pada dasarnya, pemerintah ingin KFA membatalkan kontrak dengan Myung-bo atau yang bersangkutan mengundurkan diri. Namun, mereka tak secara spesifik meminta hal itu karena tak ingin dianggap melakukan intervensi oleh FIFA. Jikapun KFA berkeras, pemerintah ingin proses penunjukan Myung-bo diulang dalam waktu 2 bulan ke depan.
Total 27 Kasus
Dalam audit yang dilakukan sejak Juli lalu, Kementerian Budaya, Olahraga, dan Pariwisata Korsel menemukan 27 kasus penyelewengan yang dilakukan KFA di bawah pimpinan Chung Mong-gyu. Selain masalah pemilihan pelatih timnas Korsel yang cacat prosedur, ada juga penyelewengan dana pembangunan Kompleks Sepak Bola Cheonam.
KFA disebut telah menandatangani kontrak pinjaman sebesar 61,5 miliar won tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri budaya, olahraga, dan pariwisata untuk mengamankan dana. Di samping itu, ada penyelewengan dari dana subsidi sebesar 7,7 juta miliar won dengan kesepakatan tak membangun perkantoran olahraga di kompleks itu.
Kasus lain yang jadi sorotan adalah langkah KFA yang tak menganulir pengampunan terhadap 100 orang yang dihukum, termasuk yang terlibat dalam kasus pengaturan skor pada tahun lalu. Padahal, Dewan Olahraga Korsel telah menghapus aturan soal pengampunan itu pada 2022. Dalam hal ini, KFA jelas-jelas tak mengikuti aturan.
Adapun soal kekhawatiran publik terhadap kemungkinan FIFA membekukan KFA dan timnas Korsel dijatuhi sanksi, pemerintah berujar, “Kami menilai pengumuman hasil auit ini tidak bertentangan dengan kebijakan FIFA. Kami yakin FIFA juga paham bahwa audit ini dilakukan untuk mencapai tata kelola yang baik.”
