Transkrip Suara Percakapan Diduga dari KPK Bocor, Aktivis Malang Raya Buka Suara
Kabupaten Malang- Beredar transkrip rekaman suara diduga mirip suara Brigjen (Pol) Bahtiar Ujang Purnama yang saat ini menjabat sebagai Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Korsupgah) KPK Wilayah III Jawa Timur tersebut bocor di grup private berbasis WhatsApp Malang Crisis Center (MCC) yang saat ini menjadi perbincangan penghuni grup
M. Safril, selaku admin grup yang juga sebagai aktivis buruh ketika mendengarkan isi percakapan sangat geram pasalnya pihak yang diduga suara dari pegawai KPK hanya berani menggertak saja dan tidak ingin menindaklanjuti temuan
“Data itu sudah jelas dan tegas, kenapa tidak didalami secara mendalam,” Kata M,.Safril saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Sabtu, 12/3/2023
Selanjutnya, Pria paruh baya yang akrab disebut Caping itu berujar akan melaporkan Sekda dan jajarannya dengan data dan bukti transkrip percakapan ke Polres Malang dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang
” Itu kerjanya Inspektorat bagaimana sudah tahu apa pura pura tidak mengetahui atau harus di OTT (Operasi Tangkap Tangan) pokoknya dalam waktu dekat ini kami segera melaporkan anggaran yang kurang tepat sasaran itu,” tegas caping
Dilain tempat, Senada dengan aktivis 98′ M. Safril, Sam Nopek dari jaringan Komunitas Pemuda Anti Korupsi Malang Raya juga turut berkomentar soal viralnya transkrip percakapan suara yang beredar di media sosial belakangan ini bahwa dirinya juga akan melakukan pendalaman hingga permasalahan ini tidak terulang lagi
” Sebenarnya kita semua ini sudah paham jika menggelar rapat di hotel itu juga ada aturannya, apalagi itu pada masa pandemi kan tidak elok dan nilai kemanusiaannya itu dimana,” pungkas Nopek di kantornya di Perum Ijen Suites
Nopek juga menambahkan jika dalam temuan BPK bukan hanya anggaran rapat saja tapi juga anggaran pengamanan, makan dan minum juga perlu ditindaklanjuti dan menjelaskan ada beberapa keluarga pejabat juga membeli hunian mewah di Ijen Suites. Selanjutnya Sam nopek juga membeberkan temuan dari LHKPN terkait pejabat yang memiliki hunian mewah di Ijen Suites
” Dari tim investigasi kami ada sejumlah pejabat di Malang Raya yang beli rumah di kawasan Ijen Suites tapi dalam LHKPN belum dimasukan dan itu bagi kami sangat lucu sekali lho,” tutur dia sembari mengangkat telunjuknya mengarah rumah hunian mewah serta mobil yang mencapai milyaran rupiah
Sementara, tim investigasi Info Malang Raya setelah mendengarkan transkrip rekaman suara dengan seksama menduga jika suara itu mirip sekali dengan suara Brigjen Pol. Bahtiar Ujung Purnomo. Untuk memastikan kebenaran sumber suara tim investigasi Info Malang Raya masih menelusuri siapa sosok dibalik itu sebenarnya
Berikut isi transkrip percakapan yang ada di meja kantor redaksi Infomalangraya.com
Berawal dari Wahyu Hidayat selaku sekda yang disebut memaparkan realisasi dan rencana anggaran yang sudah dilaksanakan mulai dari
susunan ASB (Analisa Standard Biaya) non Fisik, ASB fisik, SBU (Standar Biaya Umum) dan SHS (Standar Harga Satuan) pada Tahun Anggaran 2022. Dan sekaligus dilakukan review atas tersebut sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahun 2023
Selanjutnya Wahyu juga mengatakan dengan penyusunan tersebut, nanti di penilaian MCP tahun 2022 akan bisa menambah presentase penilaiannya. Kemudian yang ke dua adalah indikator optimalisasi pajak daerah, rendahnya penagihan piutang pajak
Isi rekaman yang belum dijelaskan secara detail itu kemudian di interupsi oleh peserta rapat dan menyampaikan seputar anggaran RSUD Kanjuruhan
“Ijin pak, mau menyampaikan di Kanjuruhan itu ada berbagai macam dana yang dikelola untuk pengadaan barang dan jasa, yang pertama untuk dana DAK, tahun 2021 itu kita mengadakan, satu, Ruang ICU,” celetuk peserta rapat. belum terjawab oleh pejabat yang berwenang kemudian ada suara dengan nada tegas tanpa basa basi menimpalinya yang diduga mirip suara Bahtiar Ujung Purnomo
“Total anggaran yang dikucurkan untuk rumah sakit bapak ada berapa di tahun 2021?,”.
“Untuk DAK kita 27 miliar, DBHCHT 10 miliar, dan untuk DAU 3,7 Miliar,” jawab peserta rapat
“Jadi totalnya ini. Totalnya 40,7 miliar? Terus sumber anggaran lain ada lagi?,” Kembali bertanya, kemudian dijawab iya oleh peserta rapat.
Kemarahan akhirnya memuncak setelah mengetahui anggaran sekali rapat dengan asumsi sekali pertemuan dengan anggaran sekitar Rp. 12 juta dan seluruh peserta rapat juga kena semprot karena banyak anggaran tidak masuk akal pada tahun 2021 yang kala itu seluruh wilayah Indonesia mengalami pandemi Covid 19 yang jumlahnya mencapai Rp 35 Miliar dalam satu tahun anggaran. Anggaran tersebut dinilai tak rasional.
“Dengan temuan ini (penganggaran Mamin) mencoba saya bahas. Jangan anggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) besar, kemudian cukup, terus dibuat sebesar-besarnya untuk Mamin. Ini tidak masuk akal loh Pak Sekda. Betul apa betul? Enggak masuk akal lho,” Ujar pemilik suara yang diduga mirip Bahtiar
Orang tersebut terus mempertegas. Ia mengatakan satu temuan masalah mamin sementara yang dibahas. “Sebetulnya yang lainnya masih banyak. Tapi ya sudah ini saya bahas salah satu contoh,” katanya.
“Pak Bappeda sampean (anda) juga harus lihat dong semisal ada pengajuan-pengajuan. Inspektorat juga harus memverifikasi ibu. Masak iya rapat menghabiskan Rp 35 miliar,” tegasnya lagi.
Lebih jauh, orang yang juga mengaku pernah menjabat Kapolres Bogor Kota tersebut, secara terus menerus masih saja mempertanyakan penganggaran Mamin yang dirasa tak rasional itu dihadapan para peserta, yang dikuti oleh Bupati Malang, Sekda Kabupaten Malang, Bappeda, Inspektorat dan lainnya.
Ia juga membandingkan, saat menjadi Kapolres Bogor Kota pernah mengoperasionalkan Dana KIPA di Kepolisian sejumlah Rp 71 miliar. Yang mana dari anggaran tersebut sudah mencakup keseluruhan, seperti biaya gaji, biaya operasional, biaya patroli dan biaya penyidikan.
“Bapak ibu semua, saat saya menjadi Kapolres Bogor Kota. Dana Kipa yang masuk disitu 71 Miliar. Saat itu, saya punya personal 1100 orang. Saya harus mengoperasionalkan satu tahun untuk mengawal Kota Bogor waktu itu. Gaji ada di sana, operasional ada di sana, biaya penyidikan di sana, biaya patroli di sana, tapi separuhnya habis untuk biaya rapat kalau di sini (Pemkab Malang),” jelasnya.
“Masuk akal enggak? Jujur aja masuk akal enggak bapak ibu semuanya? Jangan diem aja nih, jangan senyum-senyum aja. Masuk akal enggak 35 M untuk biaya rapat ini?,” kembali ia mempertegas pertanyaannya.
Kemudian ada salah satu peserta dalam pembahasan tersebut menjawab masuk akal, dengan setiap rapat bisa menghabiskan Rp 12 juta.
“What, masuk akal? Satu rapat 12 juta? Ini musim pandemi, masak rapat 3000 kali. Kalau jawab pakai otak dulu lah. Ini musim pandemi, kalau rapat 3000 kali memungkinkan apa gak? Pak Sekda, kalau dijawab masuk akal, maka makin dalem ini pertanyaan saya. Jawabannya ini tidak masuk akal,”.
“Ini kita ngomong untuk perbaikan. Ngerti enggak? Kalau anda mau memperbaiki, ya kita perbaiki. Kalau enggak, saya jadikan temuan ini. Saya bisa tingkatkan ke penyelidikan. Begitu Pak Bupati nggih. Enggak masuk akal. Belum anggaran lainnya. Begitu besar anggarannya, tiba-tiba diakhir tahun terserap habis,” tandasnya.
Berdasarkan transkrip suara, Media infomalangraya.com berusaha mengklarifikasi pemangku wilayah dengan menghubungi pejabat yang sudah disebut dari isi percakapan tersebut, namun sayangnya beberapa pejabat yang sudah diketahui dalam isi suara memilih bungkam dan tidak menjawab pertanyaan wartawan sampai berita ini diterbitkan
Dari data BPK Kabupaten Malang periode 2021 dijelaskan jika Beban Bahan Pakai Habis sebesar Rp 415.976.093.978,91. Salah satu diantaranya adalah beban makanan dan minuman rapat senilai Rp 37.267.953.264,00.
Penulis : Rudi Harianto
Liputan Khusus
