InfoMalangRaya.com – Turki baru saja memutuskan semua hubungan dengan ‘Israel’, ujar Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan kepada para wartawan setelah melakukan kunjungan ke Arab Saudi dan Azerbaijan.
Presiden Erdogan menegaskan bahwa koalisi pemerintahannya sepakat untuk mengambil langkah itu dan akan mempertahankannya di masa depan.
“Pemerintah Republik Turki, di bawah kepemimpinan Tayyip Erdogan, tidak akan melanjutkan atau mengembangkan hubungan dengan Israel,” kata Erdogan, melansir Middle East Eye pada Rabu (13/11/2024).
“Kami, sebagai Republik Turki dan pemerintahnya, saat ini telah memutuskan semua hubungan dengan Israel,” imbuh presiden berusia 70 tahun itu.
Terlepas dari embargo perdagangan terhadap ‘Israel’ sejak bulan Mei, Ankara terus mempertahankan hubungan diplomatik dengan negara tersebut.
Tahun lalu, Turki juga secara resmi memanggil pulang duta besarnya di wilayah ‘Israel’, meski begitu misi diplomatik Turki di Tel Aviv tetap beroperasi dan terbuka.
Awal tahun ini, Turki melakukan intervensi dalam kasus genosida terhadap ‘Israel’ di Mahkamah Internasional (ICJ) untuk mendukung Palestina dan memperjuangkan embargo senjata terhadap Tel Aviv.
Turki telah menggalang dukungan dari 52 negara dan dua organisasi internasional untuk mendesak embargo senjata di PBB pada awal November ini, yang bertujuan menghentikan pengiriman senjata dan amunisi ke ‘Israel’.
Saat menghadiri pertemuan Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Erdogan juga mengundang semua partisipan untuk ikut mendukung embargo senjata tersebut.
Hubungan Turki-Israel
Hubungan antara Turki dan ‘Israel’ telah memburuk secara tajam sejak pertemuan antara Erdogan dan Netanyahu di New York pada bulan September tahun lalu, yang dimaksudkan sebagai simbol rekonsiliasi antara kedua negara.
Namun, setelah operasi Thufan Al-Aqsha pada 7 Oktober 2023 dan perang genosida ‘Israel’ berikutnya di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 43.000 orang Palestina, Ankara telah mempertajam kritiknya terhadap pemerintah Netanyahu.
Hal ini menyebabkan serangkaian tindakan, termasuk tindakan hukum dan sanksi perdagangan, terutama setelah pemilihan umum lokal di Turki di mana Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa di Turki kehilangan banyak suara karena tanggapannya yang lemah terhadap perang di Gaza.
Sejak September, perdagangan Turki yang sedang berlangsung dengan ‘Israel’ melalui negara-negara ketiga dan Palestina telah memicu kampanye tekanan publik oleh pihak oposisi, yang menuduh Erdogan gagal menutup celah yang memfasilitasi interaksi yang berkelanjutan.*
