Utak-atik APBD untuk Pembiayaan UHC, Harus Disesuaikan Fiskal Daerah 

admin 127 Views
2 Min Read

InfoMalangRaya – Pemkab Malang membutuhkan anggaran jumbo, untuk mendukung program layanan UHC. Hampir Rp170 miliar, yang harus menyedot APBD 2023.

Anggota Banggar DPRD Kabupaten Malang, Ziaul Haq mengungkapkan, Pemkab Malang harus menghitung dengan cermat kekuatan keuangan APBD 2023, sebelum benar-benar memproyeksikan anggaran untuk UHC ini. 

“Kebijakan (UHC) itu tidak serta merta harus dijalankan. Artinya pemerintah harus juga memikirkan kebijakan ini harus diimbangi kekuatan anggaran. Bagi Saya UHC itu bagus, tetapi bagaimana (ketercukupan) anggaran kita?” demikian Ziaul Haq menanggapi anggaran UHC, Jumat (14/7/2023). 

Ia mendapati informasi, belum lama ini pemerintah melalui jajaran Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, telah meminta Pemkab Malang memastikan warga sasaran UHC melalui PBID. 

“Pemerintah meminta melalui pihak desa, untuk melakukan evaluasi sasaran itu (penerima bantuan dari pemerintah). Tetapi apa, banyak yang sudah meninggal. Inilah yang harus dilaporkan, karena terkait pembayaran premi mereka. Nah, ini lah yang harus dirapikan dulu,” tandas Zia. 

Jika kekuatan anggaran masih memungkin untuk dialokasikan melalui PAK APBD, menurutnya, maka akan bisa melakukan peningkatan untuk UHC. Sebaliknya, bisa dianggarkan di APBD tahun berikutnya. 

Ia mengungkapkan, melalui Perda yang sehat disahkan ada kewajiban alokasi anggaran 10 persen dari APBD untuk urusan kesehatan. Meski, diakuinya anggaran ini masih banyak terserap untuk gaji atau belanja pegawai. 

“Nanti kita lihat, kalau belum mencukupi, ya akan kita tambah. Kabupaten Malang ini untuk UHC, berapa sih kebutuhannya yang harus diklaim, berapa (penerima) yang sudah di-cover daerah. Dalam pembahasan di banggar nanti akan kita kejar, apakah APBD yang sudah dikeluarkan selama ini sudah tepat, tidak salah orang,” tandas anggota dewan Fraksi Partai Gerindra ini. 

Sebelumnya, diungkapkan Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, untuk menjalankan program UHC, dibutuhkan pembiayaan dari APBD hampir Rp170 miliar. Padahal, anggaran pembiayaan UHC yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam APBD 2023 hanya Rp73 miliar. 

Menurutnya, Pemkab Malang masih harus menyiapkan anggaran tambahan untuk merealisasi UHC ini, setidaknya sebesar Rp 77 miliar. (Choirul Amin)
The post Utak-atik APBD untuk Pembiayaan UHC, Harus Disesuaikan Fiskal Daerah  appeared first on infomalangraya.com.

Share This Article
Leave a Comment