Wakil Ketua DPRD DIY Minta Masyarakat Siaga Hadapi Potensi Cuaca Ekstrem
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Umaruddin Masdar, mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan akan terjadi pada akhir tahun ini. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, serta berbagai potensi bahaya lainnya.
Menurut Umaruddin, sejumlah wilayah di Indonesia saat ini sedang mengalami bencana banjir dan tanah longsor, termasuk di DIY yang memiliki beberapa titik rawan yang perlu menjadi perhatian serius. Ia menegaskan bahwa kesiapan dari berbagai pihak menjadi kunci dalam meminimalkan dampak kerusakan maupun korban jiwa jika bencana terjadi.
- “Kita berharap tidak ada bencana ya. Tetapi ketika ada bencana kita mengharapkan semua sudah siap menghadapinya dan siap menanganinya. Saya kira masyarakat sudah cukup siap sebab sering ada pelatihan untuk bagaimana menangani bencana dan itu modal kita bersama ke depan ketika ada bencana,” ujar Umaruddin saat berbicara di DPRD DIY, Selasa (2/12/2025).
Ia juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan dari berbagai lembaga terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi lainnya. Menurutnya, masyarakat harus memiliki kesadaran tinggi untuk tetap waspada dan siap menghadapi ancaman bencana.
- “Yang pertama tentu kita mengikuti apa yang menjadi himbuan BMKG bahwa kemungkinan di beberapa tempat, termasuk Jogja, akhir tahun ini ada peningkatan cuaca yang ekstrim. Jadi kita berharap semua pihak baik BPBD dan semua yang terkait dengan bencana, semua siap-siaga, masyarakat juga harus meningkatkan kewaspadaan dan siap-siaga agar ketika ada bencana semua bisa teratasi dengan baik dan potensi bencana bisa kita minimalkan,” tambahnya.
Umaruddin juga menyampaikan belasungkawa kepada daerah yang tengah dilanda musibah bencana banjir dan tanah longsor, seperti di Sumatera yang mengalami jumlah korban yang cukup besar. Ia menyebut bahwa jumlah korban mencapai ratusan, bahkan hampir enam ratus orang di wilayah tersebut.
- “Korbannya saya lihat sudah sangat banyak, ratusan, hampir enam ratus di Sumatera. Itu cukup serius,” jelasnya.
Menanggapi isu mengenai dugaan salah urus pengelolaan lingkungan yang memicu bencana, ia menyatakan bahwa hal tersebut masih perlu diteliti lebih lanjut. Namun, jika benar terjadi, menurutnya pemerintah perlu menata ulang kebijakan pengelolaan hutan dan lingkungan agar tidak kembali menimbulkan dampak besar di masa mendatang.
- “Jika bencana banjir dan tanah longsor karena adanya pengelolaan hutan yang tidak baik maka berarti kita memang perlu menata ulang kebijakan terkait pengelolaan hutan. Hal ini harus dilakukan agar kedepan tidak berdampak separah itu kepada masyarakat,” tegas Umaruddin.
Sementara itu, terkait antisipasi bencana di DIY, Umaruddin menjelaskan bahwa dalam rapat anggaran bersama eksekutif, DPRD DIY memastikan ketersediaan dana darurat untuk penanganan bencana.
- “Anggaran tersebut telah disiapkan dan sejauh ini belum terpakai, sehingga masih dapat segera digunakan apabila terjadi bencana. Kami sudah memastikan dengan eksekutif bahwa Jogja insyaallah siap siaga. Anggaran darurat juga sudah disiapkan dan sampai sekarang belum digunakan. Jadi dari sisi anggaran kita siap,” pungkas Umaruddin.
Kesiapsiagaan dan Pelatihan untuk Menghadapi Bencana
Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah pelatihan bagi masyarakat tentang cara menangani bencana. Umaruddin menyatakan bahwa pelatihan ini menjadi modal utama dalam menghadapi situasi darurat.
-
- Pelatihan ini dilakukan secara berkala oleh berbagai lembaga terkait, termasuk BPBD dan organisasi masyarakat.*
-
- Tujuan dari pelatihan ini adalah agar masyarakat mampu mengambil tindakan cepat dan tepat saat terjadi bencana.*
-
- Dengan demikian, potensi korban jiwa dan kerusakan dapat diminimalkan.*
Selain itu, pemerintah juga diminta untuk terus meningkatkan koordinasi antar lembaga guna memastikan respons yang cepat dan efektif dalam menghadapi bencana. Hal ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga penanggulangan bencana, dan masyarakat setempat.
Tantangan Pengelolaan Lingkungan
Isu pengelolaan lingkungan yang tidak optimal menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Umaruddin menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan hutan dan lingkungan, terutama dalam konteks pencegahan bencana.
-
- Pengelolaan hutan yang buruk dapat meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor.*
-
- Oleh karena itu, diperlukan revisi kebijakan pengelolaan lingkungan agar lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.*
-
- Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah preventif untuk menghindari dampak bencana yang lebih parah di masa depan.*
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama dalam menghadapi ancaman cuaca ekstrem dan bencana alam yang semakin sering terjadi.
