Infomalangraya – MALANG KOTA – Rencana Pemkot Malang untuk menambah tempat pemakaman umum (TPU) di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang terancam batal. Selain terganjal lahan, anggaran untuk pengadaan lahan makam di sana juga terbatas.
Sebab anggaran untuk UPT Pengelolaan Pemakaman Umum di APBD 2023 hanya dijatah Rp 1 miliar. Itu pun hanya cukup untuk pemeliharaan TPU saja. Padahal untuk penambahan lahan makam dibutuhkan anggaran sebesar Rp 30 miliar.
Maka dari itu, kini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mulai memikirkan alternatif lain. Salah satunya mengoptimalkan penambahan TPU di Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru.
”Memungkinkan di sana (Merjosari) karena ada informasi tanah bengkok yang bisa digunakan,” kata Kepala DLH Kota Malang Noer Rahman Wijaya, kemarin.
Meski begitu, tetap saja ada alokasi anggaran yang dibutuhkan. Rahman menyebut anggaran yang dibutuhkan Rp 30 miliar. Besaran anggaran tersebut menurutnya sudah dikaji beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, pejabat eselon II B Pemkot Malang itu menambahkan meskipun pembangunan makam belum dilaksanakan. Dari laporan di lapangan, pihaknya menemui ada beberapa tanah yang telah di kavling oleh warga. Menurut Rahman, ini membuktikan bahwa lahan makam sangat diperlukan oleh masyarakat.
”Tapi, sampai sejauh ini terkait dengan plong-plong itu masih belum ada informasi relokasi ke siapa dan gantinya atas nama siapa,” ungkap Rahman.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Fathol Arifin meminta DLH meninjau ulang pengadaan lahan makam. Sebab sudah dari tahun lalu kabar pengadaan lahan makam baru di Kelurahan Madyopuro dan Kelurahan Karangbesuki mencuat.
”Maka sekarang harus bisa menemukan alternatif lain, jika memang ada lahan lain yang lebih strategis segera diseriusi,” tutur legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Dengan begitu, ke depan permasalahan lahan makan bisa teratasi. Mengingat 9 TPU di Kota Malang sudah hampir penuh. Fathol tak ingin lahan makam yang menjadi kebutuhan warga jadi terhambat.
Tentu saja jika kesulitan mencari lahan, pihaknya siap mencarikan solusi. Karena mau bagaimana juga pihaknya tak ingin warga mengeluh terhadap kinerja pemkot.
”Jangan sampai ada masalah di kemudian hari, karena masalah makam sebenarnya bisa terselesaikan,” tandas dia. (adk/adn)
