Info Malang Raya – Program nasional Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto mulai memasuki tahap penetapan lokasi di wilayah Malang Raya. Dari sejumlah usulan lahan oleh pemerintah kabupaten dan kota, kini telah ditetapkan empat titik utama yang siap dikembangkan untuk pelaksanaan program tersebut.
Di wilayah Kabupaten Malang, terdapat dua lokasi yang diusulkan: lahan seluas 9,6 hektare di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, dan satu lagi di Desa Jeru, Kecamatan Tumpang, dengan luas sekitar 6,2 hektare. Dari dua pilihan itu, lokasi di Bantur menjadi kandidat terkuat. Pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten sudah melakukan beberapa kali peninjauan lapangan. Meski demikian, Pemkab Malang masih menantikan keputusan final dari pemerintah pusat, mengingat proyek ini menggunakan dana dari APBN.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam kunjungannya ke Universitas Islam Malang (Unisma), Senin (28/4/2025), menyampaikan bahwa pihaknya berharap pembangunan di Bantur bisa segera dimulai.
“Saya akan meninjau lahan di Srigonco yang rencananya digunakan untuk Sekolah Rakyat. Lahannya milik Pemkab, tersedia sekitar 9 hektare dan akan dipakai untuk jenjang SD sampai SMA. Harapannya segera bisa dibangun karena persiapannya sudah cukup matang,” ujarnya.
Sementara itu, di Kota Malang, dua lokasi telah dipilih untuk pelaksanaan program ini. Lokasi pertama berada di gedung eks Poltekom, Kecamatan Kedungkandang, yang akan difungsikan untuk Sekolah Rakyat. Bangunan eksisting akan dimanfaatkan sehingga proses persiapan dapat berjalan lebih cepat. Rusunawa Guru yang terletak di seberang gedung tersebut akan dijadikan asrama siswa. Ditargetkan, Sekolah Rakyat di lokasi ini bisa mulai berjalan pada Juli 2025.
Lokasi kedua adalah Kampus Diklat milik BPSDM Provinsi Jawa Timur di Jalan Kawi, Kecamatan Klojen. Gedung ini akan dialokasikan untuk jenjang SMA dan dirancang untuk menampung tiga rombel. Dari sisi sarana fisik, kampus ini dinilai telah sangat siap dan kini tengah dalam proses penyempurnaan fasilitas pendukung, termasuk laboratorium komputer dan IPA.
Adapun di Kota Batu, program Sekolah Rakyat akan memanfaatkan fasilitas UPT PPSPA (Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak) milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, yang berlokasi di Kelurahan Songgokerto. Gedung tersebut akan difungsikan sebagai ruang belajar untuk tiga rombel jenjang SMP, meski masih perlu perbaikan, seperti penyempurnaan dapur agar sesuai dengan standar dapur sehat.
Terkait ketersediaan tenaga pendidik, Khofifah menyebutkan bahwa saat ini sedang dilakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Para guru nantinya akan berasal dari formasi CPNS maupun P3K yang telah melalui tahapan penyelarasan regulasi.
“Karena ini program yang bersifat top-down, pemerintah daerah bertugas menyiapkan gedung dan lahan. Soal pengajar, sedang kita konsolidasikan bersama BKN,” jelasnya.
Program Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya kelompok Desil 1. Melalui pendidikan yang terjangkau dan berkualitas, program ini diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
“Inisiatif ini bagian dari komitmen untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dan penguatan kualitas SDM, khususnya bagi masyarakat kurang mampu,” tutup Khofifah.
