Kota Malang- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, I Made Riandiana Kartika dan jajaran Ketua Fraksi DPRD Kota Malang, melakukan pertemuan dengan Wali Kota Malang, Sutiaji, di ruang kerjanya, Selasa (20/9/2022).
Hal ini dilakukan pasca pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 yang tidak menemui kesepakatan dan terjadi deadlock pada Senin (19/9/2022) malam.
Made mengatakan koordinasi tersebut dilakukan sebelum Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang membahas lebih lanjut PAK di APBD 2022 nantinya.
“Kita harmonisasi dulu terkait proses program kegiatan yang benar-benar menjadi titik tekan PAK. Jadi lebih banyak membahas intruksi presiden untuk menangani masalah inflasi,” ucap Made, usai melakukan pertemuan tersebut, Selasa (20/9/2022).
Hasilnya, Wali Kota, menyepakati apa yang menjadi tujuan DPRD dan DPRD pun juga sebaliknya, menyepakati apa yang menjadi tujuan Wali Kota.
“Pak Wali menyepakati apa yang menjadi tujuan kami, dan sebaliknya,”ungkapnya.
Ditanya apa yang membuat ‘alot’ dalam paripurna semalam, Politisi PDIP itu mengaku terkait dengan penataaan pedestrian dan perbaikan jalan dan hal itu dinilai tidak menjadi prioritas dalam PAK. Karena, program tersebut membutuhkan dana dan waktu yang lebih besar.
“ Waktunya untuk membangun itu jelas nggak nutut. Kita ingin arahkan ke proyek padat karyaItu bagian dari mengatasi kebijakan harga BBM ini,” lanjutnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga menginginkan adanya penganggaran dana dalam pengendalian inflasi, seperti untuk operasi pasar. Anggaran yang diusulkan yakni Rp25 miliar, namun Wali Kota hanya ada anggaran Rp15 hingga Rp20 miliar.
