Jakarta – Pemerintah resmi melakukan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp12,4 triliun, agar lebih tepat sasaran selama empat bulan ke depan.
“Dengan pengalihan itu, maka akan ada penyesuaian harga BBM subsidi yang resmi terhitung pukul 14.30 pada Sabtu (3/9/2022). BLT itu khusus diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, mengingat selama ini subsidi BBM banyak dinikmati oleh yang mampu,” kata Presiden Joko Widodo saat jumpa pers secara virtual yang disiarkan melalui kanal youtube Setpres, Sabtu (3/9/2022).
Presiden mengungkapkan, BLT sebesar Rp12,4 triliun akan diberikan kepada 20,65 juta masyarakat miskin. Dengan masing-masing bantuan yang diberikan Rp150 ribu setiap bulan.
“Bantuan itu akan diberikan selama empat bulan ke depan, dari mulai September 2022,” kata Presiden.
Kemudian, pemerintah pun sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun yang akan diberikan kepada 16 juta pekerja dengan syarat gaji maksimal mencapai Rp3,5 juta. Dalam bentuk bantuan upah yang akan diberikan kepada pekerja sebesar Rp600 ribu.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengalokasikan sebanyak 2 persen dari dana transfer umum daerah sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum. Sasarannya adalah angkutan umum, ojek online, dan nelayan.
“Saya telah meminta dan memerintahkan kepada pemda untuk menggunakan 2 persen dari dana transfer umum untuk bantuan angkutan umum,” kata Presiden.
Menurut Presiden, keputusan tersebut semata-semata untuk membuat subsidi yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu tepat sasaran.
“Penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran, subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu,” kata Jokowi.
Selama ini, subsidi BBM yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu justru dinikmati oleh masyarakat mampu. Sehingga, membuat subsidi menjadi tidak tepat sasaran.
Akibatnya, anggaran subsidi dalam APBN pun menjadi terus membengkak dari mulai Rp152,2 triliun, kini telah mencapai angka fantastis yakni Rp502,4 triliun atau naik tiga kali lipat pada 2022.
“70 persen subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan, untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu,” kata Jokowi.
Mempertimbangkan hal itu, saat ini pemerintah mengambil langkah sulit dengan menyesuaikan harga BBM subsidi. Sebagai langkah akhir, dalam membuat subsidi menjadi lebih tepat sasaran, yakni masyarakat kurang mampu.
“Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit ini. Pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM,” pungkas Jokowi.
