InfoMalangRaya.com – Perdana Menteri Skotlandia, Humza Yousaf, mengungkapkan bahwa ibu mertuanya turut terperangkap di Jalur Gaza tanpa listrik dan air, seperti jutaan warga Palestina lainnya.
Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal InfoMalangRaya (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/
Ibu mertua Muslim pertama yang jadi Perdana Menteri Skotlandia itu, bernama Elizabeth El-Nakla adalah seorang mantan perawat.
“Dia, seperti sebagian besar orang di Gaza, tidak ada hubungannya dengan Hamas. Dia telah diberitahu untuk meninggalkan Gaza, namun, seperti penduduk Gaza lainnya, dia terjebak tanpa tempat untuk pergi,” tulis Humza Yousaf di X pada Jumat (13/10/2023).
Selain diputusnya akses listrik, air, dan suplai makanan ke Gaza, warga Palestina di sana juga berada di bawah ancaman kematian. Lantaran sewaktu-waktu bom Zionis Israel bisa saja menghantam mereka.
This is Elizabeth El-Nakla. She is my mother-in-law. A retired nurse from Dundee, Scotland. She, like the vast majority of people in Gaza, has nothing to do with Hamas. She has been told to leave Gaza but, like the rest of the population, is trapped with nowhere to go. pic.twitter.com/D3ZUtnEmyO
— Humza Yousaf (@HumzaYousaf) October 13, 2023
Istri PM Skotlandia, Nadia El-Nakla, mengatakan kedua orang tuanya terjebak di Gaza setelah mengunjungi kerabat mereka di wilayah yang diblokade itu.
Nadia El-Nakla mengatakan bahwa orang tuanya, Elizabeth dan Maged, mengatakan kepadanya bahwa mereka merasa seperti akan mati. Elizabeth dan Maged melakukan perjalanan ke Gaza pekan lalu untuk mengunjungi seorang kerabat dan saudara laki-laki Nadia, yang bekerja sebagai dokter di Gaza, dilansir BBC Scotland.
Perdana Menteri Skotlandia, Humza Yousaf sendiri telah mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Inggris, James Cleverly. Yousaf mendesak Cleverly untuk menekan Israel agar membuka koridor kemanusiaan.
“Saya menulis mengenai serangan yang dilakukan Hamas selama akhir pekan, dan meningkatnya konflik di Israel dan Gaza. Terlalu banyak orang yang tidak bersalah telah kehilangan nyawa mereka sebagai akibat dari serangan yang tidak dapat dibenarkan. Hukuman kolektif terhadap warga sipil yang tidak bersalah tidak dapat dibenarkan dan tidak akan memberikan dampak apa pun terhadap perdamaian di kawasan,” kata Yousaf dalam suratnya, pada Selasa (10/10/2023).*
