Infomalangraya.com –
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) menyalurkan bansos sembako, yang sebelumnya berlabel Bantuan Pangan non tunai (BPNT), dan PKH secara berbarengan pada Maret 2023. Dalam penyaluran kali ini Kemensos kembali menggandeng PT Pos Indonesia (Persero).
“PT Pos Indonesia (persero) kembali dipercaya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial, untuk menyalurkan bantuan sosial. Pada Triwulan I ini awalnya kami mendapatkan amanah untuk menyalurkan bansos sembako di 83 kabupaten/kota yang selama ini merupakan daerah cukup sulit untuk penyaluran,” kata Ketua Satgas Bansos Pos Indonesia (Persero), Hendra Sari.
Dalam perkembangannya, Pos Indonesia menerima tambahan data dari Kemensos untuk menyalurkan dilebih banyak lagi daerah. Tidak hanya di 83 kabupaten/kota, tetapi mencapai 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Pos Indonesia Siap Tempur Dukung Logistik dan Sukseskan Pemilu 2024
“Terjadi penambahan 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Saat ini jumlah penerima 2,3 juta KPM. Untuk 83 kabupaten/kota kami alokasikan 1,1 juta KPM penerima bansos sembako dan PKH. Yang sudah disalurkan 900 ribu KPM atau sekitar 90 persen,” kata Hendra Sari.
Dari 83 kabupaten/kota tersebut sebagian besar berlokasi di wilayah Indonesia timur. Jumlah penerima bantuan di Papua hampir 400 ribu KPM. Ada juga di Ambon, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, yang cukup menantang dalam penyalurannya.
Baca Juga: KPK Endus Penyaluran Fiktif Bansos Beras Kemensos
Untuk penyaluran di Papua, menurut Hendra Sari, kuncinya harus berkoordinasi dengan pemda dan keamanan setempat. Sebab jika menyalurkan bantuan tanpa berkoordinasi, akan berdampak pada risiko yang cukup besar.
“Di Papua ada kearifan lokal yang sudah mendapat persetujuan Kemensos bahwa proses penyalurannya diutamakan langsung kepada KPM. Kedua, untuk daerah yang kondisi geografis tidak mudah, faktor keamanan cukup tinggi, maka diizinkan disalurkan melalui ketua suku, kepala adat, atau tokoh agama. Mereka akan membantu mendistribusikan kepada KPM. Selama ini berjalan cukup baik,” tutur Hendra Sari.
Nominal bantuan yang akan diberikan kepada KPM, yaitu bansos sembako untuk tiga bulan dengan rincian per bulan Rp200 ribu, sehingga total Rp600 ribu. Sementara nominal bantuan PKH bervariasi antara Rp250 ribu hingga Rp3 juta. Nominal PKH yang berbeda-beda ini, dikarenakan data KPM yang berbeda-beda, seperti KPM yang memiliki anak usia sekolah, balita, ibu hamil, lansia, dan anggota keluarga yang lumpuh atau cacat.
Hendra Sari menjelaskan dalam proses penyaluran bantuan, setiap KPM diberikan nomor rekening Giro Pos berdasarkan NIK. Data ini akan dicocokkan saat pembayaran. “Data awal yang kami terima dari Kemensos by name, by address, NIK. Dari data semua itu kami terbitkan rekening Giro Pos. Pada saat penyaluran bansos, data tersebut dicocokkan dengan KTP atau KK penerima. Di daftar penerima yang tertera adalah nama penerima. Saat pencairan karena ini adalah keluarga penerima manfaat, maka bisa diuangkan oleh keluarga baik suami/istri, anak yang sudah berusia 17 tahun. Data penerima tersebut dicocokkan dengan NIK dalam KK,” katanya.
Penyaluran Bansos Sembako dan PKH bulan ini tergolong istimewa karena berbarengan dengan bulan Ramadan. Pos Indonesia menilai perlu dilakukan percepatan penyaluran karena makin mendekati hari raya Idul Fitri. “Di Kemensos ada bansos sembako setiap bulan, penyalurannya bisa per tiga bulan sekali. Ada PKH yang disalurkan triwulan. Pada 2023 jatuh di bulan Maret, berbarengan dengan Ramadan. Ini menjadi suatu keharusan bagi Pos Indonesia untuk segera menyalurkan karena dalam waktu dekat masyarakat sudah mudik Lebaran. Apalagi cuti bersama dimajukan. Kami berusaha memaksimalkan sisa waktu yang ada dengan sebaik-baiknya agar sebelum KPM mudik, sudah mendapatkan haknya. Sehingga tujuan Kemensos menyalurkan bantuan agar membantu ekonomi KPM dapat tercapai,” ucapnya.
<b>Metode Andalan <p>
Terkait kendala yang ditemui petugas juru bayar, Hendra Sari menyebutkan sejauh ini hal-hal teknis berjalan lancar. Potensi kendala yang mungkin terjadi hanya terkait faktor cuaca.
“Saat ini kendala yang bersifat teknis tidak ada. Kendala non-teknis seperti cuaca yang tidak bisa kita kendalikan. Itu faktor terbesar saat penyaluran melalu (jalur)i air maupun udara. Saat cuaca buruk pesawat maupun kapal tidak bisa beroperasi, terutama di daerah 3T,” ujarnya.
Metode penyaluran yang digunakan oleh Pos Indonesia melalui tiga metode, yaitu penyaluran di komunitas, pengantaran langsung ke rumah KPM (lansia, disabilitas, atau sedang sakit) yang juga disebut penyalura door to door, dan pencairan di Kantorpos.
“Biasanya pola penyaluran di komunitas bisa berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran. Ini karena orangnya langsung datang ke lokasi bayar. Bagi KPM yang tidak bisa datang ke lokasi bayar atau saat didatangi ke rumah sedang tidak ada di tempat, maka bisa segera datang ke Kantorpos terdekat. Mereka bisa dilayani selama jam kerja,” katanya.
Penyaluran bansos oleh Pos Indonesia diikuti dengan perekaman rumah KPM (<i>geo tagging) dan biomterik (foto KPM) saat menerima bansos. Hal ini menjadi sebuah keharusan untuk kemudian dilaporkan kepada Kemensos.
“Pola penyaluran tetap diikuti dengan perekaman foto rumah penerima (geo tagging). Untuk melakukan ini Pos Indonesia bermitra dengan mahasiswa, karang taruna, perangkat RT/RW. Ini untuk mempercepat akselerasi penyaluran bansos sehingga sesuai target penyaluran,” tutur Hendra Sari.
Lebih lanjut, Hendra Sari mengimbau kepada KPM yang telah menerima surat undangan agar segera datang ke lokasi penyaluran sesuai jadwal.
“Kepada KPM apabila sudah mendapatkan surat pemberitahuan dari PT Pos Indonesia, pastikan nama Anda benar, periksa angkanya apakah cocok dengan data yang diterima sebelumnya. Kemudian segera datang ke lokasi bayar atau Kantorpos dengan membawa kartu identitas. Apabila berhalangan bisa diwakilkan kepada istri/suami, anak, pastikan lengkapi dengan KK asli dan KTP asli. Ketika menerima dana, pastikan dihitung dan angkanya sama dengan yang tertera di surat pemberitahuan. Kemudian gunakan dana sesuai peruntukan yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya.
Meski menerima bantuan dari pemerintah, setiap penerima diharapkan tidak lantas menggantungkan hidup selamanya pada bantuan. Sebab, bantuan tersebut hanya bersifat sementara.
“Dana ini merupakan bantuan yang sifatnya tidak selamanya. Manfaatkan dana dengan sebaik-baiknya karena tidak akan menjadi penerima bansos selamanya. Jika dana bansos dimanfaatkan dengan tepat maka akan membantu keluarga menjadi lebih baik, dan pada akhirnya tidak lagi menerima bantuan, menjadi keluarga lebih sehat dan sejahtera. Gunakan peruntukan sesuai kebutuhan. Untuk pedagang gunakan sebagai modal berdagang. Gunakan dengan bijak,” tuturnya.
Begitu juga kepada petugas juru bayar di lapangan, Hendra Sari berpesan agar menjalankan tugas dengan baik. Juga tidak boleh dilakukan pemotongan jumlah dana yang diterima. “Kepada petugas juru bayar baik pegawai PT Pos Indonesia maupun mitra, mari kita jalankan amanah ini harus disampaikan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah. Karena dana ini sangat dibutuhkan oleh penerima. Berikan layanan yang terbaik dengan cepat, hindari kesalahan yang tidak perlu. Tidak boleh ada potongan dana dengan alasan apapun untuk siapa pun. Dana harus diterima utuh oleh penerima,” tegas Hendra Sari. (S-1)
