Kota Malang – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) RI, Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto, didampingi Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, meninjau langsung kesiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR) di Kota Malang, Jumat (20/6/2025). Program ini dijadwalkan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025/2026 dan akan menampung sebanyak 100 siswa dari kalangan masyarakat tidak mampu.
Peninjauan dimulai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dilanjutkan ke gedung Poltekom yang rencananya digunakan sebagai lokasi operasional SR jenjang SMP. Kedua fasilitas tersebut berada di wilayah Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang.
Selain itu, Kepala KSP juga meninjau lahan seluas 9 hektare milik Pemkot Malang di Kelurahan Buring. Lahan tersebut disiapkan untuk pembangunan gedung Sekolah Rakyat terpadu (SD, SMP, dan SMA/SMK) yang akan dibangun oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI melalui Kementerian PUPR. Saat ini proses pembangunan masih dalam tahap perencanaan di Kemensos RI.
Catatan KSP: Perbaikan Tata Kelola dan Sanitasi
Dalam kunjungannya ke SPPG, Letjen Purn. Putranto mencatat sejumlah hal penting yang perlu segera dibenahi, khususnya terkait pengelolaan makanan dan kebersihan lingkungan.
“ T ata kelola dan proses pengolahan makanan harus dilakukan secara higienis dan benar. Termasuk air limbah pasca pengolahan bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman karena masih berguna untuk kesuburan,” ujar Putranto kepada Malang Post.
Memutus Mata Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan
Putranto menegaskan, program Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional (PSN) yang bertujuan memutus mata rantai kemiskinan ekstrem melalui pendidikan berkualitas.
“Setiap SR dirancang menampung hingga 1.000 siswa dari keluarga miskin ekstrem. Selama tiga tahun mereka akan tinggal di asrama dan seluruh kebutuhannya ditanggung oleh pemerintah,” ungkapnya.
Kemensos RI juga akan melengkapi fasilitas SR dengan ruang laboratorium, kamera CCTV, hingga asrama yang memadai. Hal ini agar kegiatan belajar mengajar benar-benar terlaksana secara optimal dan termonitor langsung oleh Presiden RI.
“Presiden ingin siswa-siswi SR mampu melanjutkan pendidikan ke SMA atau SMK vokasi. Agar mereka memiliki keterampilan, daya saing, dan bisa menjadi wirausaha andal.”
Dukungan Pemkot Malang
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan pemerintah pusat menjadikan Malang sebagai salah satu lokasi prioritas pelaksanaan SR.
“Kami siap mendukung penuh dan mengawal pelaksanaan program Sekolah Rakyat agar anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa meraih masa depan cerah,” tegas Wahyu.
Pemerintah Kota Malang juga telah menyiapkan tenaga pengajar serta empat rombongan belajar (rombel) untuk 100 siswa tingkat SMP yang akan mulai menempuh pendidikan pada 7 Juli 2025 mendatang.
Penulis : Rohman
Jika Anda atau lembaga Anda ingin diliput untuk program sosial atau pendidikan, hubungi redaksi Info Malang Raya di nomor kontak 0853-3555-9535 atau Instagram @infomalangrayaofficial.
