IMR – Kinerja apik ditampilkan jajaran Pemkot Batu sepanjang Tahun 2024 kemarin. Di bawah kepemimpinan Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, sejumlah isu-isu dan permasalahan krusial berhasil dirampungkan.
Ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi, selama kurun waktu 2024 perekonomian Kota Batu terus menunjukkan peningkatan. Angka pertumbuhan ekonomi Kota Batu lebih tinggi jika dibandingkan Jawa Timur dan Nasional.
“Diketahui angka pertumbuhan ekonomi Kota Batu pada tahun 2024 sebesar 6,19 persen. Sedangkan Jawa Timur 4,95 persen dan nasional 5,04 persen,” tutur Pj Aries, Kamis (2/1/2025).
Total PDRB atas dasar harga berlaku Tahun 2023 mencapai Rp20,254 triliun, jumlah itu naik dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp18, 857 triliun. Sementara data Tahun 2024 akan dirilis BPS pada bulan Maret mendatang.
Struktur ekonomi Kota Batu didominasi oleh UMKM sebesar 47,43 persen, jasa hiburan pariwisata 20,65 persen dan sektor pertanian kehutanan dan perikanan sebanyak 16, 20 persen.
“Peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) didukung tren positif investasi daerah, dengan optimisme bahwa capaian PDRB 2024 akan lebih tinggi dibandingkan Tahun 2023,” tuturnya.
Kemudian untuk PDRB per kapita sebagai indikator kesejahteraan rakyat, menunjukkan peningkatan dari Rp85,413 juta pada tahun 2022 menjadi Rp93,209 juta pada Tahun 2023.
Angka PDRB per kapita Kota Batu juga berhasil melampui PDRB per kapita Jawa Timur sebesar Rp71,121 juta dan Nasional sebesar Rp74,964 juta. “Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota se Jawa Timur, maka PDRB Kota Batu menempati posisi ke tujuh,” imbuh Pj Aries.
Perekonomian Kota Batu turut didukung investasi daerah yang terus berkembang dari tahun ke tahun meski ekonomi nasional melambat. Jumlah investasi pada Tahun 2024 meningkat menjadi Rp1,424 triliun dari Tahun 2023 sebesar Rp1,160 triliun.
“Dari jumlah investasi di Tahun 2024 tersebut, investasi dari PMDN sebesar Rp1,304 triliun dan PMA Rp119,7 miliar,” ungkap Pj Aries.
Lebih lanjut, untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batu Tahun 2024 mencapai 79,69 meningkat 0,62 poin dari nilai Tahun 2023 sebesar 79,07. Jumlah tersebut juga lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur sebesar 75,35 dan Nasional 75,02.
Selanjutnya untuk jumlah kemiskinan dan pengangguran, dengan parameter untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.
“Tingkat kemiskinan di Kota Batu terus menurun, di Tahun 2024 menyisakan 6.150 jiwa atau 3,06 persen sedangkan di Tahun 2023 sebesar 3,31 persen. Begitu juga untuk tingkat pengangguran terbuka turut mengalami penurunan, dari 4,56 persen menjadi 3,63 persen pada Tahun 2024,” jelasnya.
PAPARAN: Jajaran Forkopimda Kota Batu saat menggelar press conference perjalanan perkembangan Kota Batu. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
Disisi lain, Pj Aries juga membeberkan, berdasarkan survei status gizi (SSGI) oleh Kemenkes RI, angka stunting di Kota Batu pada Tahun 2022 tercatat sebesar 25, 2 persen, kemudian menurun di Tahun 2023 menjadi 14 persen dan berhasil terus ditekan menjadi 12,44 persen. Pada Tahun 2024, angka stunting kembali ditekan menjadi 10,13 persen.
Kinerja pendapatan daerah hingga Tahun Anggaran 2024, realisasi pendapatan daerah menunjukkan hasil positif. Dimana pendapatan daerah meningkat dari Rp1,048 triliun pada Tahun 2023 menjadi Rp1,082 triliun pada tahun 2024, atau mencapai 97,40 persen dari target APBD sebesar Rp1,111 triliun.
Sementara itu, untuk kinerja pendapatan daerah, realisasi PAD mengalami peningkatan dari Rp222,283 miliar menjadi Rp256, 813 miliar pada Tahun 2024. “Dari jumlah tersebut, realisasinya mencapai 91,38 persen dari target APBD sebesar Rp281, 120 miliar,” ungkap Pj Aries.
Kadindik Jatim ini juga menyampaikan, meski pendapatan dari pusat masih dominan, upaya inovatif untuk meningkatkan pendapatan daerah terus dilakukan. Ini sejalan dengan kebijakan umum anggaran yang fokus pada peningkatan pendapatan dari sektor pajak, retribusi, dana perimbangan, laba BUMD serta pemanfaatan aset daerah.
Berbagai upaya tersebut diantaranya, penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai kondisi saat ini, yang diikuti dengan penyempurnaan regulasi perbaikan fasilitas pelayanan, peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan pembayaran pajak maupun retribusi daerah.
“Kemudian, memberikan inisiasi SKPD agar mengoptimalkan barang milik daerah yang menjadi kewenangannya. Serta mendorong kinerja BUMD dan SKPD untuk melakukan optimalisasi pendapatan sesuai kewenangan,” paparnya.
Sementara itu, untuk kinerja belanja daerah, yang difokuskan untuk mendanai urusan pemerintah daerah, dengan prioritas belanja wajib seperti belanja pegawai, subsidi serta barang dan jasa.
Selain itu, belanja pembangunan diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan dasar. Dari target Rp1,301 triliun realisasi belanja daerah sebesar Rp1,133 triliun atau 87,11 persen.
Meliputi belanja operasi sebesar Rp923 miliar atau terealisasi 89,06 persen dari target, belanja modal Rp103 milar atau terealisasi 83,95 dari target, belanja transfer Rp99 milar atau terealisasi 93,8 persen dan BTT sebesar Rp7,2 miliar atau terealisasi 20,48 persen dari target.
“Pada Tahun 2024 untuk menangani masalah inflasi, kemiskinan, stunting dan tanggal darurat bencana dialokasikan anggaran hibah, bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat dari berbagai SKPD. Dengan total anggaran sebesar Rp143,180 miliar dan terealisasi Rp106,442 miliar,” tutupnya. (Ananto Wibowo)
